Bandarlampung (SL) – Ratusan masa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN-SPRI), menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Kamis (8/3/2018).
Massa yang tergolong dari kaum hawa tersebut menggelar aksi dengan tuntutan rombak ulang basis data terpadu (BDT), perbesar anggaran Bansos (PKH-Rastra) dan libatkan warga miskin dalam penetapan BDT.
Koordinator Aksi, Yani mengatakan, pada akhir tahun 2017, TNP2K inisiatif pengatasan kemiskinan baru yang disebutnya sebagai basis data terpadu (BDT). Menurutnya, BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
“Selain digunakan untuk melakukan analisis atau perencanaan baik oleh pemerintah pusat atau daerah, data ini juga digunakan untuk menetapkan kriteria kepesertaan program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial,” jelasnya.
Yani melanjutkan, ketika instansi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria, maka BDT dapat menyediakan data nama dan alamat individu, keluarga dan rumah tangga bagi instansi pemerintah yang mengelola program perlindungan sosial.
“Sebagai contoh, sejak tahun 2012 BDT telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari program Raskin, Jamkesmas, bantuan siswa miskin program keluarga harapan maupun program-program lain yang dikelola Pemda. Namun, terdengar manjanjikan, tapi BDT tidak berarti bebas dari permasalahan,” terangnya. (rls)
Tinggalkan Balasan