Tulang Bawang (SL)-Tokoh masyarakat pertanyakan Anggaran Rp200 juta di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Balai Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Pasalnya selama tiga tahun terakhir pemerintah kampung menganggarkan penyertaan modal untuk BUMkam yang tak jelas keberadaannya.
Kepada sinarlampung.com, tooh masyarakat, Parmo (46) menyatakan bahwa penyertaan modal BUMKam Rp200 juta itu tidak jelas kegunaannya. “Padah itukan untuk usaha desa. Sehingga Desa punya inkam dengan penyertaan modal itu,” kata Parno
Menurut Parno, pemerintah pusat mengucurkan program dana desa untuk menstabilkan perekonomian masyarakat pedesaan, salah satu nya dengan membangun infrastruktur jalan, dengan di bangun nya sarana infrastruktur jalan diharapkan akan mendukung akses perekonomian masyrakat setempat.
Salain untuk pembangunan infrastruktur jalan, katanya, ada program dana desa yang pengalokasiannya di peruntukan untuk simpan pinjam ke masyarakat. “Dalam hal ini terbentuk yang di sebut BUMkam (badan usaha milik kampung). tujuan BUMkam sendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. mengoptimal kan potensi sumberdaya alam untuk kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan,” ujarnya.
Parno menjelaskan, hal itu berbeda dengan apa yang terjadi pada BUMkam di Kampung Balai Murni Jaya, karena untuk anggaran BUMkam Tahun 2016 Rp100.000.000. Tahun Anggaran 2017 tidak kurang dari Rp50.000.000 dan tahun 2018 Rp50.000.000. “Jadi selama tiga tahun terakhir penyertaan modal Untuk BUMkam total Rp 200.000.000. Yang mana hingga kini masyarakat belum jelas dikemanakan atau di buat usaha apa oleh Kepala Kampung Balai Murni Jaya. Pasalnya sampai sekarang ini pengurus BUMkam masih belum jelas kepengurusannya,” katanya.
Dirinya, bersama seluruh Masyarakat di Kampung Balai Murni Jaya ini berhak mengetahui BUMkam yang ada di kampung mereka, dan di kemanakan anggaran sebanyak itu. “Kuat dugaan kami uang tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Parno berharap, pemerintah melalui Dinas terkait, melaukan audit atas anggaraan tersebut. “Selaku masyarakat kecil saya berharap kepada pemerintah Dinas atau intansi terkait agar segera mengaudit program dana desa di kampung kami ini, agar jangan sampai terjadi nya penyalahgunaan anggaran pemerintah. Dan di duga menjadi ajang korupsi oknum Kepala Desa,” katanya. ((Mardi)
Tinggalkan Balasan