Jakarta (SL) -Jagat media sosial kembali riuh dengan cuitan akun Twitter @Opposite6890. Akun ini menuding Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut terlibat mengerahkan pasukan buzzer untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019. Sementara Mabes Polri membantah tuduhan tersebut.
Dilangsir viva.co.id akun ini membongkar bahwa kepolisian mengerahkan ratusan anggota untuk menjadi tim buzzer mulai dari Polres sampai Mabes Polri, bahkan membentuk 100 polisi buzzer di setiap Polres. Dalam pelacakan akun @Opposite6890, seperti dikutip VIVA, Jumat 8 Maret 2019, ditemukan jaringan buzzer polisi se-Indonesia saling mengikuti (follow) di media sosial, yakni di Twitter, Instagram dan Facebook. Akun yang mengorganisir ini bernama @AlumniShambar.
Tweeter opposite6890 : https://twitter.com/opposite6890/status/1102650571541147651?s=20
Akun ini dalam penelusuran cuma mengikuti satu akun saja, yakni akun resmi Presiden Joko Widodo. Akun @Opposite6890 membongkar bahwa ratusan buzzer polisi ini menggunakan aplikasi Sambhar dalam penyebaran pesan dan koordinasi. Dalam investigasinya, berkas paket aplikasi Android (APK) aplikasi tersebut ternyata dilacak beralamat pada IP milik Mabes Polri. Anehnya, begitu narasi buzzer ini terbongkar, akun @AlumniShambar langsung lenyap dan jejaknya menghilang dari dunia maya.
Dalam penelusuran akun tersebut sudah tak tersedia di media sosial dari Twitter sampai Instagram. Malahan, penyelidikan akun @Opposite6890, ditemukan akun @AlumniShambar berubah menjadi @demodulatoroid. Akun @Opposite6890 mengungkapkan, APK Sambhar hanya bisa diunduh dari website mysambhar.com.
Mabes Polri Bantah
Terkait tudingan akun media sosial (medsos) Twitter yang menjadi bahan perbincangan publik lantaran menuding Mabes Polri mengorganisir ribuan akun untuk menjadi buzzer politik mendukung petahana. Akun bernama @Opposite6890 itu mengungkap bagaimana peranan polisi menggunakan sebuah aplikasi bernama Shambar untuk mengkoneksikan seluruh buzzer di tingkatan Polri dan beralamat pada Internet Protokol (IP) milik Mabes Polri.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah tuduhan yang disampaikan @Opposite689. Apa yang disampaikan akun tersebut dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak benar. “Jadi saya tegaskan lagi bahwa apa yang disebarkan itu enggak benar apalagi menyangkut maslah salah satu pemilu bahwa Polri dalam ini tegaskan netrelitas harga mati,” kata Dedi di Kantor Divisi Humas Polri, Jumat (8/3/2019).
Dedi juga membantah soal IP Address yang mengarah ke Mabes Polri itu. Ia beralasan hal itu bisa dilakukan orang lain mengingat IP atau wifi terletak di area publik. “Itu kan enggak jelas kenapa kemudian kita jadikan rujukan. Kemudian IP address wifi diarea publik jadi bisa diakses publik,” ungkapnya dilangsir okezone.com.
Dia menambahkan, polisi tengah bekerja untuk mengungkap siapa di balik akun tersebut. “Sudah lagkah-langkah progrefsif sudah dilakukan Direktorat Siber kita akan memprofil akan identifiaksi siapa yang memiki akun opposite sebagaima akun anonymous,” ucapnya (net/red)
Tinggalkan Balasan