Jakarta (SL)-Jokowi menghadiri apel akbar kebangsaan yang digelar Pemprov Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3/2019). Andi Arief geram dengan rencana tersebut apalagi menggunakan anggaran negara mencapai Rp18 miliar.
Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tinggal diam dalam melihat agenda yang direncanakan akan menghadirkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu.
“KPK ada waktu buat mencegah apel kebangsaan buat Pak Jokowi di Jateng yang menghamburkan uang negara. Kalau diam saja nanti rakyat akan berteriak: ‘KPK lantainya saja yang bersih’,” tegasnya lewat akun Twitter, Jumat (15/3/2019).
Bukan itu saja acara itu juga mengundang grup musik Slank yang tentu saja tidak memakan biaya sedikit. “Uang negara 18 M dihambur hamburkan kan untuk membayar Slank,” ungkapnya.
Baginya, apel kebangsaan yang akan digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3) itu merupakan skandal yang melibatkan pembiaran sejumlah institusi.
Dia juga menilai apel kebangsaan digelar bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan, melainkan sebatas upaya memenangkan calon presiden petahana Joko Widodo di Pilpres 2019. “Apel kebangsaan untuk Jokowi, skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi, hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan.” katanya.
“Sekarang apel kebangsaan untuk menangkan Pak Jokowi. Memangnya bangsa kita terancam musuh dari luar sehingga perlu apel? Sudah ada kopasus dan TNI,” pungkasnya.
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar apel akbar kebangsaan terus menuai kritik lantaran dana yang dikucurkan terlalu besar. Pemprov Jateng mengganggarkan dana Rp 18 miliar untuk acara yang akan digelar Minggu (17/3) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang itu.
Kritik turut dilayangkan politisi Andi Arief. Dia menyoroti sikap KPK yang bergeming melihat gelontoran dana tersebut. “Ada uang negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan, lalu KPK diam tak mencegah. Sayup-sayup terdengar KPK adalah mitra dalam mengasistensi APBD Jateng,” katanya di akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (15/3).
Dia juga mengaitkan gelaran apel kebangsaan ini dengan upaya memenangkan salah satu calon presiden di Pilpres 2019 mendatang. Andi bahkan menyebut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo terinspirasi cara cara PDIP dalam memenangkan pemilu dengan fasilitas negara. “Kawan saya Ganjar Pranowo mungkin terinspirasi cara PDIP menang pemilu dengan fasilitas negara,” kata Andi
“Dulu kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebularan tekad mendukung Pak Harto. Sekarang apel kebangsaan untuk menangkan Pak Jokowi. Memangnya bangsa kita terancam musuh dari luar sehingga perlu apel? Sudah ada kopasus dan TNI,” tegasnya.
Atas alasan itu, Andi menilai apel kebangsaan bukan bertujuan untuk menguatkan rasa kebangsaan. Tapi sebatas upaya untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019. “Apel kebangsaan untuk Jokowi, skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi. Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan,” pungkasnya.
Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir dalam acara ini. Di antaranya, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair, dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi.
Gelaran apel kebangsaan yang bakal dilangsungkan di Lapangan Simpang Lima, Semarang Minggu besok diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi mencium adanya penggunaan anggaran negara dalam acara yang disebut menghabiskan dana Rp 18 miliar itu.
Bahkan, Andi menduga ada penggunaan anggaran negara dalam hal lain yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal itu ia ungkapkan dalam akun Twitternya, Jumat (15/3). “Saya mendapat informasi audit dari lembaga tertentu juga menemukan fakta bahwa survei pencapresan (termasuk surveyor asing) dibiayai uang negara. Info ini mengagetkan saya,” tegas Andi.
Meski tak menjelaskan sumber informasi yang ia dapat, info pembiayaan negara terhadap survei pencapresan tentu mengagetkan lantaran selama ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf selalu membantah survei-survei yang memenangkan petahana. Terlepas dari dugaan tersebut, acara dengan harga yang relatif tinggi itu menjadi fenomena lantaran memiliki banyak celah. (net)
Tinggalkan Balasan