Politik Dinasti

Oleh: Ilwadi Perkasa

POLITIK dinasti (Poldin) sesungguhnya adalah praktik haram yang untuk sementara ini menjadi halal oleh sebab kepentingan politik kekuasan. Poldin cendrung muncul oleh sebab-sebab negatif (rakus kekuasaan) dan rasa percaya diri super berlebihan. Poldin dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan yang sesuai pakemnya akan mewariskan kekuasaan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di  lingkaran keluarga. Politik dinasti terkini lebih parah dari itu, dimana kekuasaan bisa diwariskan kepada istri atau sebaliknya.

Pada era kekuasaan sabahat, Umar bin Khatab, model Poldin sempat ditawarkan oleh para pembantunya kepada Amirul Mukminin, sebelum ia wafat. Meski tawaran itu tidak menimbulkan pertentangan, Umar bin  Khatab keras menolaknya.

Teladan baik yang ditunjukkan Amirul Mukminin tersebut kini justru berusaha keras ditentang dengan sejumlah
argumen pro demokrasi, yakni bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih. Padahal, Poldin secara etis memang
tidak sehat dan memiliki potensi kecurangan.

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Banyak hal yang memunculkan Dinasti Politik, antara lain; adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.

Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya
korupsi.

Dampak buruknya Politik Dinasti adalah membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak
mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. (*)