Lampung Timur (SL)-Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari melantik dan mengambil sumpah janji 299 ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, digedung Pusiban komplek pemkab setempat, Rabu (25/09/19). Bulan Agustus yang lalu Zaiful Bokhari, melantik 183 diantaranya, 77 orang pejabat adminstrator, 96 pejabat pengawas dan 10 kepala UPTD Pusksemas.
Zaiful mengatakan, rollingg jabatan tersebut merupakan hal biasa dalam sitem tatanan birokrasi kepemerintahan. Tujuannya untuk penyegaran kinerja dan bagian dari proses peningkatan jenjang karier aparatur sipil negara. Namun hari ini, Pejabat yang dilantik diantaranya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 3 orang, pejabat Administrator 7 orang, pejabat pengawas 21 orang, pejabat Fungsional Kesehatan 227 orang, pejabat Fungsional Satpol PP 39 orang dan pejabat Fungsional Pustakawan 2 orang.
Zaiful juga menambahkan, alih tugas jabatan sudah biasa terjadi didalam pemerintahan. Oleh karena itu, jabatan yang ada ini diterima dan dibuktikan dengan semangat serta kesungguhan untuk berbuat yang lebih baik, lebih giat belajar dan menyesuaikan diri serta mampu membuat dan melaksanakan program kerja yang realistis dan visioner.
“Setiap Pejabat hendaknya mempunyai kemampuan dan kemauan yang kuat untuk senantiasa memiliki wawasan yang luas, serta semangat juang yang tinggi dan selalu siap sedia membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan,” ujar Zaiful.
Lanjut, Bupati Lampung Timur itu, pejabat yang baru dilantik harus memiliki inisiatif dan mampu membuat Program-program inovatif dan terobosan-terobosan baru yang diyakini sebagai solusi dalam menuntaskan berbagai Program dan Persoalan di dalam masyarakat maupun dalam lingkup Kerja masing-masing.
“Saya juga berharap semoga pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan kemajuan kearah yang Iebih baik dari kondisi dan prestasi yang di capai selama ini,” tambahnya.
Menanggapi masih adanya kekosongan jabatan pada beberapa dinas pihaknya akan berkoordinasi dengan KASN. “Semuakan harus mendapat persetujuan dari KASN jadi apakah nanti kita lantik sekaligus dengan struktur OPD yang baru atau tidak nanti kita lihat petunjuk dari KASN seperti apa,” katanya. (Wahyudi).
Tinggalkan Balasan