Bandar Lampung (SL)-Balon Walikota M Yusuf Kohar kembali menemui seratusan pendukungnya di Kelurahan Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Minggu (15/12) sore. Dihadapan pendukungnya yang didominasi emak-emak, Yusuf Kohar meng-klarifikasi sejumlah soal untuk dipahami masyarakat Kota Bandarlampung.
Di sini, Yusuf menjawab tuduhan yang menyebutkan dirinya tak bekerja selama menjadi wakil walikota. “Ada yang bilang saya tak kerja. Tuduhan ini tidak benar. Saya tahu, bapak ibu, dan sebagian besar warga kota juga sudah paham bahwa tuduhan ini tidak benar. Saya yakin itu. Ini fitnah dan perlu saya jelaskan, agar masyarakat tahu yang sebenarnya,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan, ia telah bekerja sebagaimana mestinya, meski ia dipinggirkan, tidak dilibatkan perannya sebagai wakil walikota. Meski tidak dilibatkan, tambah dia, setiap hari ia datang ke kantor, bahkan setiap hari pula turun ke lapangan, ke sekolahan, ke puskesmas, ke kantor dinas/badan hingga memantau kondisi layanan dan fasilitas publik.
“Saya tahu arah tuduhan ini, yakni untuk me-label negatif tentang diri saya. Tapi saya 100 persen yakin, tuduhan ini tak akan dipercaya warga. Buktinya, bapak ibu di sini tidak percaya kan. Percaya enggak.. Tidak kan,” ujar Yusuf.
Menurutnya, tuduhan yang menyebut dirinya tak pernah kerja adalah tuduhan keji yang disampaikan oleh orang yang panik. “Orang yang ngomong begitu pasti panik dan sangat kelelahan karena harus menggendong istrinya ke mana-mana,” ujar Yusuf bersatire.
Baca: “Menggendong” Eva ke Mana-mana
Dijelaskan pula, bahwa dirinya pernah menjadi Plt walikota Bandarlampung. Semasa Plt, jelas dia, dia bekerja dengan sangat baik, mempermudah semua layanan perizinan dan membayar semua honor dan tunggakan yang sebelumnya belum terbayarkan.
“Semasa saya Plt, saya bayar gaji honor tepat waktu. Saya tunaikan membayar gaji RT, guru ngaji yang sudah lama telat. Saya tunaikan semuanya, termasuk mencairkan dana operasional sekolah, puskesmas serta tukin. Itu yang nuduh mestinya malu sama pegawainya,” tegasnya.
Uang Rakyat
Yusuf Kohar juga menjelaskan bahwa apa pun berbau gratis yang di programkan pemerintah kota adalah bersumber dari APBD yang uangnya dari rakyat.
“Bapak ibu bayar pajak, bayar parkir, bayar PBB, bayar IMB. Bayar lain-lain. Itu semua untuk membiayai pembangunan, termasuk untuk mengkover layanan gratis itu. Jadi itu sebenarnya uang rakyat, uang kita, bukan uang pribadi-pribadi,” cetus Yusuf.
Terkait Kartu Indonesia Sehat, jelas dia, itu juga berasal dari uang rakyat. “Uangnya dari pemerintah pusat, lewat dana bagi hasil cukai tembakau. Dana hasil ini kan tak diberikan ke kita dalam bentuk uang, dan oleh pusat diprogramkan untuk mendanai 62 ribu peserta KIS tambahan. APBD kita hanya mengkover sebagian kecil, nombokin saat tarif BPJS naik 1 Januari depan. Jadi jangan ada pula yang ngaku-ngaku itu uang dia. Ngaco itu,” pungkas Yusuf Kohar. (iwa)
Tinggalkan Balasan