Lampung Tengah (SL)-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah menyoroti program Bupati Loekman Djoyosoemarto terkait pengadaan 95 unit kendaraan bermotor bagi penerima program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan dan Gapoktan, dengan anggaran Rp1 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Anggota Komisi IV DPRD Lamteng Yunisa Putra menilai dana sebesar Rp1 miliar itu tidak tepat peruntukannya. Pasalnya masih banyak sekolah yang rusak justru tidak tersentuh. “Masih banyak yang perlu diperhatikan, baik dari kesehatan ataupun pendidikan, ini justru dana sebesar itu hanya untuk membeli sepeda motor,” kata Yunisa Putra, Jumat, 3 Januari 2019.
Sekretaris NasDem Lamteng ini sanksi ihwal komitmen Bupati Loekman yang ingin memajukan dunia pendidikan di Lampung Tengah. Tetapi faktanya menghamburkan uang rakyat. “Banyak banyak gedung sekolahan yang hancur, tapi tak tersentuh, katanya ingin majukan pendidikan,” kata Yunisa.
“Coba uang sebanyak itu Bupati pakai untuk memperbaiki gedung sekolah SD N 1 Terbanggi Besar yang waktu lalu komisi II lakukan kunjungan, pasti sekolah tersebut sudah sangat bagus dan layak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan sangat sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat lanjutnya, wajib hukumnya untuk menyuarakan suara rakyat dan tidak tinggal diam jika pemerintah daerah tersebut menghambur hamburkan uang rakyat yang tidak jelas manfaatnya. “Saya sebagai wakil rakyat harus menyuarakan suara rakyat dan saya akan terus kritisi kebijakan kebijakan pemerintah daerah yang tidak bermanfaat karna ini uang dari rakyat dan harus benar-benar untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.
Terkait tudingan itu, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan terkait pengadaan 95 unit kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi penerima program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Satpol PP kecamatan dan Gapoktan senilai Rp1 miliar, adalah sesuai program, dan sudah disetujui Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah 2014-2019.
“Kacamata kita melihat sesuatu itu kan beda beda. Kita menentukan program itu sudah dengan pertimbangan yang banyak dan itu pun sudah dikoreksi oleh badan anggaran. Jangan sudah disetujui dan ketok palu baru sekarang ribut ributnya,” jawab Loekman, Jumat, 3 Januari 2020.
Mantan Kadisnaker Bandar Lampung ini menegaskan, pemerintah daerah Lampung Tengah tetap komit terhadap kemajuan pendidikan. “Kita tetap komit dan nanti saya akan lakukan roadshow di Jakarta untuk mencari bantuan bantuan untuk memperbaiki gedung sekolah yang tidak layak itu,” katanya.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) pengadaan, Lukman Nur Hakim mennambahkan bahwa memang bagian perlengkapan membeli sebanyak 95 unit sepada motor Merek Yamaha dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih. “Pengadaan pada perubahan kemarin sebanyak 95 unit motor dengan anggaran Rp1 miliar lebih mas,” katanya.
Sedangkan peruntukan sepeda motor tersebut, Lukman mengatakan diperuntukan untuk PKH Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan dan Gapoktan. “Kalo tidak salah untuk PKH, Polpp sama Gapoktan mas motor itu,” katanya. (sbi/nt/red)
Tinggalkan Balasan