Lesty Putri Utami Dukung Test Urine Bagi Staf DPRD Lampung

Bandar Lampung (SL)-Politisi Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami mengusulkan untuk dilakukan tes urine kepada seluruh staf dan pegawai DPRD Provinsi Lampung, pasc tertangkapnya dua oknum pegawai di ruang Komisi II DPRD pekan lalu. Pihaknya menyarankan menggandeng BNNP.

Baca: Hanya Urine Positif Dua Orang Tertangkap Narkoba di Ruang Komisi II DPRD Lampung di Rehab

Baca: Cleaning Servis dan Staf DPRD Lampung Pesta Narkoba Diruang Komisi II, Wahrul Fauzi Minta Sekwan Segera Pecat Dua Pelaku

“Kami mendukung jika dilaksanakam tes urine untuk semua staf di Sekretariat DPRD, ini penting. Intinya sangat sepakat dilakukan test urine di lingkup sekretariat DPRD. Tes urine itu perlu dilaksanakan mengingat kejadian ini masih diperbincangkan di internal DPRD, sementara kita gencar sosialisasi anti narkoba,” kata Lesty kepada wartawan Jum’at 18 September 2020.

Listy menyarankan DPRD Lampung menggandeng BNNP. “Saya sarankan sebaiknya sekretariat DPRD menggandeng BNN atau aparat penegak hukum untuk gencar mensosisalisakan Perda ini sekaligus pelaksanaannya,” pintanya

Lesty juga mengaku keprihatinan atas peristiwa itu, karena di saat para anggota dewan gencar bersosialisasi Perda No.1 tahun 2019 justru kantor para Legislatif ini dihebohkan adanya oknum tidak bertanggungjawab yang mencoreng nama baik DPRD selaku wakil rakyat dalam pengawasan dan legislasi.

“Disaat seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah Pemilihan (dapil) masing-masing, tapi malah dapur sendiri ada narkoba,” katanya.

Menurut Lesty Putri Utami, meski oknum tersebut bukan salah satu anggota Dewan, namun justru mereka adalah satuan staff yang mendampingi guna membantu aktifitas Dewan. “Ya kita sangat prihatin atas peristiwa itu, dan ini sudah mencoreng nama DPRD nya, kedepan itu tidak terjadi lagi,” ungkap Lesty Putri Utami.

“Jadi, menurut hemat saya sebelum kita keluar di Dapil masing-masing alangkah baiknya diterapkan dan disosialisasikan Perda tersebut agar bisa kita implementasikan dilingkup kantor DPRD dan sekitar lingkungan OPD di Pemprov Lampung,” tambahnya. (Red)