Kalimantan Barat (SL)-Ribuan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Tumbang Titi melakukan aksi unjuk rasa ke perusahaan tambang milik PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM) yang terletak di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (17/9) siang.
Informasi di lokasi kejadian menyebutkan kedatangan masyarakat dari Desa Kelampai, Jungkal, Pemuatan Jaya dan Desa Segar Wangi ke perushaan itu karena mereka tidak terima adanya spanduk yang dipasang di lingkungan perusahaan yang menyatakan bahwa warga empat desa itu mendukung beropersainya kembali perusahaan yang sempat berhenti karena di demo warga pada akhir Agustus 2020 lalu.
Massa yang merasa kesal itu kemudian merangsek masuk secara paksa ke dalam perusahaan dengan merusak pintu gerbang perusahaan. Bahkan massa yang marah mencoba mematikan mesin tambang yang telah berperasi kembali itu. Suasana semakin memanas, kemudian melakukan sweping ke dalam perusahaan dan barak karyawan. Massa semakin kesal ketika menemukan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China berada dalam camp karyawan.
Massa sempat merusak sejumlah barang di perusahaan. Sementara aparat kepolisian yang berada dilokasi tidak dapat berbuat banyak. Beberapa TKA yang ada diperusahaan sempat menjadi sasaran warga, sebagian TKA melarikan diri ke dalam hutan, yang kemudian dievakuasi oleh aparat kepolisian dengan menggunakan truk.
Tokoh Masyarakat Desa Segar Wangi Tumbang Titi, Rudi membenarkan peristiwa keributan masyarakat di PT. SRM. Keributan itu dipicu dari ketersinggungan masyarakat yang dicatut perusahaan mendukung beroperasi kembali perusahaan yang tertuang dalam spanduk yang dipasang di sejumlah pagar perusahaan. “Kejadiannya sekitar pukul 11.30 WIB, sejumlah masyarakat dari beberapa desa mendatangi perusahaan,” katanya di langsir media siber Kalimantan Barat.
Menurut Rudi, masyarakat merasa kesal karena mereka dijadikan alat seolah mendukung perusahaan beroperasi kembali. Karena sebelumnya adanya kesepakatan menghentikan aktivitas perusahaan, sebelum adanya kepastian penyelesaian persoalan sengketa lahan.
“Makanya masyarakat protes, dan diketahui juga ada oknum perusahaan meminta tanda tangan dukungan kepada masyarakat yang mana 1 tanda tangan dihargai 100 ribu yang katanya merupakan bantuan Covid namun nyatanya digunakan seolah sebagai bentuk dukungan, masyarakat merasa dibohongi,” ujarnya.
Masyarakat yang awalnya hendak mematikan mesin perusahaan malah menemukan ratusan TKA China yang berada di pabrik atau barak karyawan. Para TKA sempat ketakutan dan mencoba melarikan diri ke dalam hutan, dan kemudian dievakuasi oleh aparat keamanan. “Kami mempertanyakan apakah TKA mereka ada izinnya sebab setau kami TKA hanya puluhan tapi faktanya ada ratusan,” urainya.
Sementara itu, Ahli waris pemilik lahan yang digunakan perusahaan untuk beraktivitas Imran menegaskan bahwa sampai saat ini persoalan ganti rugi lahan belum diselesaikan perusahaan sehingga pihaknya menyayangkan perusahaan yang kembali mengingkari janji dengan mengoperasionalkan kembali mesin tambang.
“Padahal kesepakatannya tidak ada aktivitas selama persoalan belum selesai. Soal masyarakat ribut disana saya tidak tahu pasti tapi saya dapat informasinya memang benar kejadiannya hari ini. Kami meminta perusahaan agar tidak mengingkari janjinya serta tidak mengatasnamakan masyarakat untuk berlindung dan mengaktifkan perusahaan,” harapnya.
Sementara belum ada keterangan resmi dari aparat Kepolisian Polres Ketapang. Wartawan yang menghubungi Waka Polres Ketapang, Kompol Jonathan, yang dimintai konfirmasi enggan memberikan komentar. Termasuk Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Primas, yang belum merespon telpon wartawan. (Red)
Tinggalkan Balasan