Tulang Bawang (SL)-Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ir. Hanan A Rozak M.S memastikan akan memanggil Kementrerian PUPR RI untuk mebahas realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) tahun 2020, mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional Sumatera, yang ada di Tulang Bawang.
Baca: Padat Karya Tunai di Tulang Bawang Kualitas Asal Jadi Sarat Penyimpangan
Karena, kata Hanan, proyek tersebut adalah bagian Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) tahun 2020, mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun, melalui Kementerian PUPR.
“Program itu direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan ini diharapkan dapat mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Artinya dengan pemanfaatan tenaga kerja hingga kualitas. Saya akan bahas bersama Kementerian pusat, apalagi yang di Tulang Bawang ini kampung halaman dan dapil saya,” kata Hanan, usai sosialisasi Empat Pilar Di PWI Tulang Bawang pada tanggal, 25 September 2020.
Menurut Hanan, dia mengikuti perkembangan melalui pemberitaan, terkait program padat karya yang di Kampung Astra Kesatra. Kecamatan Menggala, Kabupeten Tulang bawang. “Terkait temuan kawan kawan media, karna ini wilayah dapil saya, dapil II Lampung maka saya berhak untuk menegur pekerjaan tersebut. Komisi III DPRD Tulang Bawang saya dengan sudah turun ke lokasi pekerjaan tersebut. Artinya sudah jelas pekerjaan itu dalam pengawasan semua pihak,” kata Hanan A, Rozak.
Hanan, mengaku sangat prihatin dan menyayangkan jika pekerjaan tersebut tidak mengedepankan kualitas dan mutu. Apalagi program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat, dan dilihat manfaatnya. “Semestinya itu di sebelah kiri, karena kita juga harus melihat dari sisi mampaafnya itu baru pas,” katanya.
Hanan menjegaskan sesuai judulnya adaalah kegiatan padat karya, maka wajib melibatkan masyarakat setempat. Karena itu yang namanya padat karya. Kemudian ada petunjuk Teknis. spek teknisnya juga harus jelas. “Padat karya juga harus sesuai dengan Spek teknisnya sebagai acuan kerja. Misalnya padat karya membuat paving, ketebalannya berapa centi, adukannya berapa, ya harus jelas,” terang Hanan,
Apa lagi proyek drainase, lanjut Hanan, maka harus benar benar menjaga ke kokohan bangunan dan bukan kerja asal asalan. Apalagi jalan tersebut sudah di bayar oleh pemerintah. “Dulu Jaman Handoyo, untuk di buat dua jalur sampai kampung tua. Ini juga harus kita ukur, apakah itu sudah benar dari jarak lebar jalan lintas tersebut. Karena apa bila drainase tersebut kurang pas titik kordinatnya maka itu akan dibongkar kembali, artinya itu mubazir, alias sia sia,” urainya.
Anggota DPR RI dari komisi II, mengaku sudah mengetahui hal itu, dari membaca berita beberapa hari lalu. Karena itu Hanan berpesan kepada wartawan di Tulang Bawang untuk terus mengawal, mengontrol, program pemerintah pusat dan daerah.
“Mari kita sama mengawal yang namanya progam pemerintah baik pusat maupun daerah. Karna ini merupakan hak kita semua untuk mengawal dan mendukung program pemerintah kalaupun tidak bertentangan dengan Undang undang,” katanya.
Proyek Padat Karya Kementerian PUPR
Seperti diketahui Kementerian PUPR memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) tahun 2020, mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun. Program yang direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan ini diharapkan dapat mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk di Lampung.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatra sepanjang 1.668 km dengan alokasi anggaran Rp309 miliar, pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 km dengan anggaran sebesar Rp154 miliar, dan pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 km dengan anggaran Rp124 miliar.
Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 km dengan anggaran Rp71 miliar. Sementara di pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 km dengan anggaran Rp189 miliar, dan di kepulauan Maluku yang dikerjakan sepanjang 230 Km dengan anggaran Rp70 miliar, dan terakhir di pulau Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 km dengan anggaran Rp81 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan Padat Karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi. “Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” terang Hedy.
Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp200 miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp114 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.
Di Provinsi Aceh, Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memulai program PKT revitalisasi drainase jalan nasional dengan target sepanjang 150 km terdiri dari pekerjaan saluran tanah 133 km dan saluran pasangan/diperkeras sepanjang 37 km.
Sedangkan untuk pengadaan material CPHMA dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sebanyak 3.000 ton. “Pelaksanaannya telah dimulai sejak minggu lalu. Hingga saat ini sudah menyerap 10%. Targetnya akhir September 2020 pekerjaan rampung,” kata Kepala BPJN Aceh Elvi Roza.
Selain dua program tersebut, masih terkait dukungan pemulihan ekonomi nasional, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp5 miliar. LDW adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawah ke lokasi proyek yang masih sulit diakses. (Junai)
Tinggalkan Balasan