Serang (SL)-Terkait mundurnya 20 mundurnya 20 pejabat Dinkes Provinsi Banten. Ketua DPRD Banten Andra Soni angkat bicara atas kabar tersebut.
Menurutnya, pejabat eselon III dan IV Dinkes Provinsi Banten itu semestinya tidak langsung mengundurkan diri atas masalah dari buntut dugaan kasus korupsi pengadaan masker yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
“Saya menyayangkan ini terjadi karena ini pemerintahan, ada sesuatu permasalahan yang harus kita cari sebab musababnya. Karena apa yang mereka pertontonkan sangat disayangkan,” kata Andra saat dihubungi awak media, Senin 31 Mei 2021.
Andra mengaku, sudah menerima tembusan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Namun, semestinya hal itu bisa dibicarakan lebih dahulu secara kelembagaan.
Terlebih, mereka adalah pejabat Dinkes Provinsi Banten yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Kita kan bicara bukan tentang diri kita sendiri, tapi kita bicara tentang masyarakat umum dan pemerintahan secara keseluruhan. Mereka kan ASN yang berproses menjadi pejabat,” katanya.
Politisi Gerindra ini pun menyarankan Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan sikap atas masalah tersebut.
“Gubernur harus segera ambil sikap atas pengunduran diri mereka. Kedua Kepala Dinas Kesehatan, dr Ati harus beratanggung jawab karena dia sebagai penanggung jawab di lingkungan Dinkes Banten,” ujarnya.
Jangan sampai Dinkes lumpuh. Di situ kan ada 4 bidang, bukan sedikit itu. Dan secara teknis mereka yang melakukan pelayanan publik di bidang kesehatan,” cetus Uday sambung Uday.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi pada Rabu 2 Juni 2021.
“Ketika orang mengundurkan diri seperti ini, kita nanti akan lakukan klarifikasi. Jadi tim penilai kinerja yang ketuanya Pak Sekda, Asda III dan BKD akan melakulan klarifikasi, betul ini mengundurkan dirinya, motifnya apa. Kemudian juga kita jelaskan dampaknya,” ujarnya. (Suryadi)
Tinggalkan Balasan