Tanggamus(SL)-Terpilihnya Bupati sebagai Ketua Koni beberapa waktu lalu dan Statement Pejabat Dispora Tanggamus baru-baru ini menuai kontroversi, Wakil Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Tanggamus Hendra Hadi Putra kepada awak media sinarlampung.co Hendra mengatakan pejabat Dispora dan bupati terkesan berjamaah mengangkangi Undang-Undang.
“Dengan melihat kembali undang-undang SKN nomor 3 tahun 2005 sudah jelas dikatakan, hak pemerintah hanya mengarahkan, menimbang, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan p berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jelas dong disitu tugas pemerintah daerah,” Jelasnya
Menurutnya dengan Undang-undang pemerintah membentuk suatu dinas yang mengurusi keolahragaan. Dispora Tanggamus merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. “Dengan demikian dimana seorang kadis memberikan masukan kepada ketua KONI atau menegur kinerja yang notabene ketua KONI adalah Bupatinya sendiri, masak jeruk makan jeruk,”ujarnya.
Menanggapi pernyataan daerah lain boleh atau kepemimpinan yang sudah tidak di ganggu, ada klausul yang menyatakan bahwa tidak boleh rangkap jabatan, “ini pokok persoalannya”. tegasnya.
Sangat di sayangkan statemen perwakilan cabang olahraga kabupaten tanggamus, sementara kurang lebih ada 250.000 masyarakat Tanggumus, apakah memang betul tidak ada sosok kandidat yang dianggap memenuhi syarat sebagai ketua KONI Tanggamus selain seorang Bupati.
“Argumentasi cabang olahraga voli yang sangat tendensius, lebih mirip ke tim pemenangan/tim sukses bupati ketimbang menjadi salah satunya ketua cabang olahraga, seorang bupati itu memang sudah menjadi kewajiban untuk mendukung dan memajukan olahraga di bumi Begawi Jejama ini, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal-hal yang memang sudah diatur didalam konstitusi kita, itu harga mati untuk kita taati,” tutupnya. (Red)
Tinggalkan Balasan