Jakarta (SL)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta memberikan sanksi kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode. Alasan Apdesi telah melanggar aturan perundang-undangan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.
“Setidaknya, Mendagri minta para kepala daerah memberikan sanksi minimal pembinaan kepada pemda atau kepala perangkat desa yang ikut Silatnas 3 periode, kata Luqman pada rapat komisi II, Senayan, Jakarta, Selasa 05 April 2022.
Hal senada juga dilontarkan Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus, yang mendesak Tito sebagai penanggung jawab untuk meluruskan isu deklarasi Apdesi perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, Tito perlu kembali menegaskan bahwa Pemilu tetap dilakukan pada 14 Febuari 2024 sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR.
Gaus menyebut, pernyataan tegas ini perlu disampaikan Tito untuk menyelesaikan polemik Jokowi tiga periode yang berasal dari Apdesi. “Padahal kita di Komisi II sudah sepakat melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari. Kok macam-macam saja persoalan di luar. Mudah-mudahan pak Tito bisa mengakhiri dinamika itu,” ucap Guspardi Gaus.
Sebelumnya Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode. Deklarasi itu rencananya dilakukan setelah Lebaran. Terkait dukungan Apdesi, Surtawijaya berlasan, Presiden Jokowi memiliki ership atau kepemimpinan yang baik.”Kalau enggak baik, satu hari sudah selesai itu, berhenti,” tuturnya.
Alasan kedua, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Setidaknya ada lima permintaan yang akan dikabulkan oleh presiden. Kelimanya yakni membayarkan honor kepala desa setiap bulan, pelaksanaan teknis SPJ kegiatan desa agar dipermudah, mengganti stempel kepala desa dengan lambang garuda.
Lalu, meningkatkan dana operasional desa dari 3 persen menjadi 4-5 persen untuk tahun-tahun mendatang dan pemberian diskresi penggunaan BLT desa. Sehingga mereka menilai kepala negara peduli dengan desa. “Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan,” imbuhnya. (red)
Tinggalkan Balasan