Tanggamus (SL)-Pasca gagalnya rembuk pekon yang di pimpin Kadis PMD Kabupaten Tanggamus. Warga Pekon Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung, melakukan aksi demo didepan rumah ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka meminta Iswandi menandatangani APBDes agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat terealisasi selama 5 bulan ini di tahun 2022.
Selama tahun 2022 APBDes tidak kunjung di tandatangani oleh BHP/BPD Pekon mereka. Warga menilai sikap ketua BHP beserta 4 anggotanya tidak mencerminkan wakil rakyat, dan hanya terkesan mementingkan kepentingan pribadi mereka saja.
Pemerintah daerah sudah berulang kali melakukan rembuk pekon, namun selalu menemukan jalan buntu. Warga akhirnya ramai ramai mendatangi rumah ketua BHP, dan menuntut agar Iswandi menandatangani penandatanganan APBDes. Namun tetap saja tidak di gubris.
Sarpan warga Gedung Agung merasa kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh BHP. BHP yang seharusnya membela dan menyerap aspirasi rakyat tapi ini malah menyusahkan masyarakat. “Bantuan BLT yang seharusnya sudah disalurkan kepada warga tapi ini sudah lima bulan belum juga disalurkan karena BHP gak mau tanda tangan APBDes,” katanya, Selasa, 7 Juni 2022).
“Kami dan warga lainnya sudah melakukan upaya dengan mendatangi dan menanyakan secara langsung ke rumah ketua BHP (BPD) tapi mereka tetap tidak mau menandatangani APBdes. Kalau dia memang wakil rakyat seharusnya jangan menyusahkan masyarakat dong jangan ada masalah pribadi rakyat jadi korban seperti ini,” imbuhnya.
Pria yang juga mendapatkan BLT tapi belum tersalurkan tersebut berharap kepada pemerintah daerah agar mengambil kebijakan dan menindak tegas BHP (BPD) karena sudah menyusahkan masyarakat. “Kalau memang BHP (BPD) gak mau kerja dan tidak mikirin rakyat banyak mending mengundurkan diri saja karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak terutama kami dan 90an keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD” tegasnya.
Kepada awak media Iswandi, mengatakan sebagai Ketua BHP pihaknya tidak mau menandatangani APBDes karena merasa BHP selama ini tidak di manfaatkan. “Selama ini kami merasa tidak pernah di hargai dan di manfaatkan pihak pekon Gedung Agung, pasalnya kami tidak pernah di ajak musyawarah dalam penyusunan APBDes tersebut” kata Iswandi, Minggu 5 Juni 2022. (Wisnu)
Tinggalkan Balasan