Jakarta (SL)-Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah masih belum maksimal melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan investasi sumber daya manusia. Anggaran 20 % Pendidikan dan 10 % untuk Kesehatan didaerah itu, cenderung di mark-up, untuk keuntungan mencairkan uangnya.
“Dua hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak. Maka dari itu pendidikan anggarannya 20 persen, kesehatan anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah didengungkan dan disampaikan berkali-kali,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika memberi pengarahan terhadap 5 Pj Gubernur dan 43 Pj Bupati/Wali Kota di kantor Kemendagri, Kamis 16 Juni 2022.
Karena itu, Tito meminta para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing. Menurut Tito, alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Akan tetapi, fakta lapangan berbicara lain. Yang saya temukan di lapangan, betul anggaran pendidikan dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai,” ungkapnya Mendagri.
Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, “Tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil,” kara Tito.
Tito melanjutkan, temuan tersebut sejalan dengan fakta lapangan di berbagai daerah di mana banyak anak muda masih tidak memiliki akses terhadap sekolah. Selain itu, angka stunting di beberapa wilayah juga masih mencemaskan karena kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama masa pertumbuhan anak sejak kandungan.
“Oleh karena itu, tolong dipelototi betul mata anggaran pendidikan agar program itu, uang yang dialokasikan untuk pendidikan, betul-betul tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah pendidikan di daerah itu, terutama akses pendidikan,” ungkap Tito. (Red)
Tinggalkan Balasan