Bandar Lampung (SL)-Pemda Kota Bandar Lampung belum membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bandar Lampung selama delapan bulan di tahun 2021. Karena itu, DPRD Kota Bandar Lampung meminta Walikota segera memberikan kepastian hukum, dan memasukan anggaran pada APBD 2022.
“Kami meminta Walikota dan jajarannya untuk segera memberikan kepastian hukum soal dana TPP bagi ASN di Bandar Lampung, dan merealisasikan dalam APBD tahun 2022 ini,” kata Anggota DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan, kepada wartawan Jumat 15 Juli 2022.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung itu menjelaskan tidak dibayarkannya dana TPP disebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 8 bulan ditahun 2021 jangan lagi terulang di tahun 2022. Apalagi ditambah dengan munculnya rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dibeberapa OPD yang dana TPP nya dicairkan sebanyak 11 Bulan semantara ada OPD lain yang tidak cair.
Menurut Handrie, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS atau yang disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin, integritas, motivasi kerja, kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. TPP diberikan kepada semua PNS Kota Bandar Lampung kecuali bagi fungsional guru dan kesehatan,” kata Handrie.
Handrie menjelaskan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah saat itu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan proses persetujuan TPP harus disampaikan disampaikan ke Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dalam penganggaran TPP harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dengan memedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif.
Anggaran TPP Tahun 2021 Rp106,4 Miliar
Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengajukan Surat Pengajuan TPP ke Dirjen Keuda Kemendagri melalui Surat Nomor 900/1393/IV.02/2020 tanggal 23 Desember 2020 melalui SIPD. Dan kemudian pada tanggal 8 Februari 2021, Dirjen Keuda melalui Surat Nomor 900/1077/Keuda perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa Alokasi anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp106.447.186.699,00.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada kenyataannya Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai akhir tahun anggaran tidak mencairkan dana TPP sesuai dengan pengajuan yang diajukan ke Kemendagri. Dari anggaran awal sebesar Rp106.447.186.699,00 hanya terealisasi sebesar Rp36.008.532.852,00.
Artinya Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak membayarkan TPP yang menjadi hak bagi PNS selama Tahun 2021 sebesar Rp59.487.439.957,63. Hal ini menjadi catatan serius bagi pemerintah kota untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ditahun 2022.
Kebijakan yang menyakitkan para birokrat Kota Bandar Lampung ini dengan tidak terealisasinya TPP sebanyak Rp56 M lebih tersebut diakhir tahun muncul kebijakan dengan tidak masuknya dana TPP yang belum dibayar dalam SK Utang Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sehingga TPP yang belum dibayarkan tersebut tidak masuk dalam akun Utang Belanja yang akan dibayarkan di realisasi anggaran tahun 2022.
Disisi lain ternyata ada belanja-belanja yang tidak termasuk dalam kewajiban bagi pemerintah kota dijadikan beban hutang ditahun 2022 oleh pemerintah kota. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dan juga Peraturan Wali Kota Bandar lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
Handrie meminta catatan-catatan diatas untuk tidak terulang kembali pada realiasi anggaran APBD ditahun 2022 yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama, Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) membuat dan menginstruksikan kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan dan kesetaraan dengan melakukaan pencairan TPP secara periodik kepada semua OPD untuk mendapatkan hak yang sama sesuai ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, Pemerintah Kota membuat regulasi yang jelas agar muncul kepastian hukum terhadap hutang belanja mana yang wajib dan tidak untuk dimasukkan menjadi beban hutang dikemudian hari. “Mari kita sama-sama perbaiki. Kami yakin pemkot bisa lebih baik tahun lagi mengelola keuangan APBD agar juga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terrhadap laporan keuangan APBD dapat kita raih Kembali setelah 2 tahun ini tidak kita dapatkan,” ujarnya. (Red)
Tinggalkan Balasan