Kota Metro (SL)-DPRD Metro menggelar rapat paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi atas APBD tahun 2022 berlangsung di ruang sidang dewan setempat. Rapat Paripurna itu di hadiri 17 dari 25 Anggota Dewan setempat. Rabu 07 September 2022.
Dalam rapat, Ratni Makarau mewakili 6 Fraksi dalam pandangannya mengatakan, bahwa DPRD menekankan agar pemerintah harus perhatian terhadap tata kelola persampahan di Kota Metro.
“Terutama terkait sarana prasarana TPS Karangrejo yang harus ditingkatkan pelayanan persampahannya. Sehingga formasi bisa di optimalkan dengan meningkatkan pelanggan yang saat ini hanya 3.000 atau sekitar 52.000 Kepala Keluarga yang ada di kota Metro. Jika hal tersebut direalisasikan maka kebersihan Kota akan semakin terjaga dan pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat,” tegasnya.
Selain itu, anggaran untuk pembelian Tunjangan Pendapatan Pegawai bagi ASN Kota Metro agar benar-benar direalisasikan meskipun terdapat penurunan jumlah TPP yang diterima. Hal itu disesuaikan dengan keuangan daerah yang ada.
Menurutnya, TPP merupakan hal yang sangat penting diberikan kepada para ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya tunjangan tersebut, mereka semakin bisa meningkatkan kinerja.
Selanjutnya, sebagai akibat dari kenaikan harga beberapa jenis BBM beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat akan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi beberapa jenis bantuan sosial atau bansos. Dalam hal ini, DPRD sangat mengharapkan Pemkot Metro dapat melakukan pembenahan data masyarakat.
“Terkait dengan pembangunan menjadi syarat semata. Akan tetapi benar-benar menjadi sentra meningkatkan pelayanan perizinan peningkatan investasi dan harus beraplikasi dengan sistem informasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan,” ucap dia.
Ratni menambahkan, pemerintah daerah perlu menginventarisasi kegiatan-kegiatan besar terutama pembangunan infrastruktur fisik yang diprediksikan memakan waktu lama. yang akan direncanakan pada tahun 2023 yang akan datang dengan demikian dalam APBD perubahan Tahun 2022 ini, sudah dapat dialokasikan anggaran perencanaannya sehingga sejak awal tahun 2023 kegiatan pembangunan infrastruktur fisik sudah dapat dimulai prosesnya.
Menyinggung Pembangunan APBD 2022 yang sampai sekarang masih banyak belum berjalan terutama untuk pekerjaan fisik, terlebih adanya program dan kegiatan tambahan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Maka DPRD perlu mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memiliki waktu efektif yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 3 bulan saja.
“Dewan mengharapkan ketika kegiatan ini akan dilaksanakan jangan sampai ada alasan cuaca atau waktu yang mepet sehingga menjadi terburu-buru, tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk itu diperlukan adanya kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan monitoring terhadap pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan sehingga kualitas hasil pembangunan tetap dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Kemudian terkait inflasi, DPRD meminta agar pemerintah daerah berperan aktif dalam rangka pengendalian organ inflasi. Karena hal itu dapat berdampak luas bagi masyarakat, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, persoalan pengangguran atau bahkan kemiskinan.
“Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, kami berharap agar seluruh perangkat daerah kota Metro dapat mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam hal ini pemerintah ahrus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Terakhir, dewan juga perlu menyampaikan suksesnya program dan kegiatan pemerintah daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua OPD saja. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab semua. “Tentunya sesuai dengan peran masing-masing. Untuk itu komunikasi koordinasi harus selalu berjalan dengan baik terutama dengan Komisi terkait di DPRD kota Metro,” tutup Ratni. (Red)
Tinggalkan Balasan