Bandar Lampung (SL)-Ketua DPRD Kota Metro Ketua DPRD Kota Metro H Tondi Muammar Gaddafi Nasution, ST mengatakan kabar adanya penggerebekan terduga teroris di Kota Metro dua hari lalu, bukan merupakan sebuah kebetulan. Tondi menyebut hal itu adalah sebuah masalah yang harus menjadi perhatian serius di Kota Pendidikan.
Baca: Densus Geledah 2 Rumah Terduga Teroris di Kota Metro
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian di Kota Metro,” kata Tonid, disela acara memandu manasik umroh warga, di rumah Dinas Ketua DPRD Kota Metro, Minggu, 13 November 2022.
Tondi, sapaan akrabnya menjelaskan masyarakat Kota Metro harus memperhatikan gerak gerik para tetangganya. “Selain itu, antara tetangga harus saling gotong royong. Jangan sampai kegiatan gotong royong semakin luntur dari masyarakat,” katanya.
Perlunya setiap warga untuk melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) jika ada tamu di rumahnya lebih dari 24 jam, itu sangat penting untung dilakukan kembali. Tindakan itu bisa digunakan untuk mencegah adanya teroris di suatu daerah perkampungan. “Biasanya teroris itu orang asing yang bukan warga asli daerah itu, jadi perlu untuk melaporkan ke Ketua RT jika kedatangan tamu yang mencurigakan,” ucap Tondi.
Politisi asal Golkar ini juga mewanti-wanti masyarakat KOta Metro untuk dapat memilih pendidikan agama yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Jika memilih pesantren pilihlah pesantren dengan ajaran yang jelas. “Kalau milih pesantren harus dilihat kiainya lulusan mana, kalau kiainya misalnya lulusan pesantren yang sudah ternama ya itu bisa dijadikan rujukan pendidikan,” katanya.
Tondi meminta masyarakat, aparat pemerintah mulai dari tingkat RT, Kelurahan hingga Kecamatan, dan maupun kepolisian meningkatkan kewaspadannya. “Agar tidak terulang kembali dan dapat dilakukan pencegahan sebelum teroris melakukan aksi terornya di Kota Metro,” katanya
Selain itu, Tondi juga menyarankan agar aparat keamanan dan pemerintah dalam pencegahannya, dapat melakukan pendekatan kemanusiaan. Jangan bertindak gegabah. Jangan langsung pasang alat detektor logam di area publik bisa menimbulkan kepanikan, bisa dimulai dengan pendekatan kemanusiaan saja.
Ada dua hal yang harus diluruskan dan disampaikan kembali kepada masyarakat, agar tidak terjurumus dalam jaringan atau kelompok yang salah. Pertama, melalui aspek kebangsaan dan keagamaan. “Kita bangun satu sistem yang bersifat sistematis, pertama melalui aspek kebangsaan, kedua aspek keagamaan. Pada aspek kebangsaan menekankan memberikan keyakinan bahwa negara kita ini warisan ulama dengan kompenen lain. Oleh karena itu harus kita jaga,” katanya.
Sedangkan, untuk aspek keagamaan, diberikan pemahaman atau pencerahan yang baik mengenai aksi tindakan terorisme dengan menghilangkan nyawa seseorang dan diri sendiri adalah salah, dan dilarang oleh agama. “Bahwa terorisme dan bunuh diri haram. Ada dua pendekatan kita. Pertama penyadaran. Jadi orang-orang yang terduga telah terapar paham radikalisme dan terorisme kita berikan paham ke jalan yang benar,” kata dia.
Sedangkan melalui pendekatan lainnya yakni aspek keagaman, yakni diberikan pencerahan dengan memberikan pemahaman agama yang benar dan tidak sepotong-sepotong kepada masyarakat agar tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme. “Kita perlu tenaga-tenaga terlatih dulu untuk memberikan penyampaiannya. Intinya dalam deradikalisasi harus dilakukan secara sistematis, dari atas kebawah jangan bersifat elitis, hanya bicara saja di atas. Tapi tidak ada kegiatanya,” katanya.
Untuk saat ini, tambha Tondi, pentingnya membangun digital literasi tentang bahaya radikalisme. Penyusunannya bisa melibatkan para tokoh agama, pesantren, dan dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah sebagai jangkar deradikalisasi. “Pengaruh kuat radikalisme dan ekstremisme harus dihentikan. Ikhtiar ini tentu tidak sebatas edukasi kepada pelajar dan keluarga secara langsung. Tapi penting pula membatasi mesin browsing yang selama ini memberikan pengaruh paling dominan,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, harus segera menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme dan mengimplemantasikannya secepat mungkin. Polri harus mengusut tuntas jaringan terorisme di Tanah Air. Saat yang sama, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Polri dan BNPT harus mampu menggandeng semua elemen memberantas terorisme yang sudah lama mengusik ketenangan warga. (Jun/red)
Tinggalkan Balasan