Lampung Timur (SL) – Sejumlah calon TKI mengeluhkan sistem pelayanan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN) Bintang Permata Lestari yang berada di Desa Ganti Warno, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur.
Pasalnya, sudah setahun ikut pelatihan, para calon TKI itu belum diberi kepastian kapan akan diberangkatkan bekerja di luar negeri.
Menurut salah satu calon TKI, ada banyak peserta pelatihan yang belum mendapat kepastian keberangkatan dari pihak LPK. Padahal, mereka sudah membayar biaya yang diminta.
“Kami dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Kami juga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250-300 ribu untuk pembuatan SKCK dan sertifikat sebagai jaminannya,” keluh salah satu calon TKI, Rabu 19 Juli 2023.
Atas dasar itu, para calon TKI menduga ada kejanggalan pada sistem layanan yang disediakan LPK-LN Bintang Permata Lestari.
Sementara itu saat dimintai tanggapan soal keluhan tersebut, Chandra yang diketahui sebagai pemilik LPK-LN Bintang Permata Lestari menjelaskan alasan yang membuat para TKI belum diberangkatkan termasuk sejumlah biaya yang dibebankan.
Menurut Chandra, pihaknya menunda keberangkatan sejumlah calon TKI tersebut lantaran terdapat beberapa hal yang memberatkan untuk diberangkatkan.
“Karena mereka tidak berkelakuan baik, banyak tidak mengikuti Pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan benar, kemudian untuk over cash biaya Rp50.000 itu kalau mereka mundur. Dikenakan biaya perhari Rp50.000. Karna kalo mereka semuanya mau gratis ya kami rugi. Tapi kalo untuk pembuatan SKCK kami lembaga tidak mengetahui. Karena yang membuatkan SKCK mereka adalah pendampingnya masing-masing,” jelas Chandra, Jumat 21 Juli 2023.
Diduga Pendamping yang membawa Calon TKI untuk masuk Ke LPK-LN Pekalongan Lamtim ini mendapat fee dari pembuatan SKCK tersebut.
“Mereka dimintai sertifikat sebagai Jaminan itu dikarenakan mereka Cash Bon dengan Kami,” katanya.
Mengenai keluhan para calon TKI, Chandra mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Lampung dan BP3.
“Juga saya sudah koordinasikan ke Kabupaten Keterkaitan dengan keluhan yang sama, namun mereka juga tidak ada yang bisa jawab,” tegasnya. (*)
Tinggalkan Balasan