Lampung Tengah (SL) – Sejumlah warga Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, mengungkapkan kekecewaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat guna.
Selain banyaknya program pembangunan yang dianggap dikerjakan asal-asalan, warga juga menyesalkan sikap tidak transparan aparatur kampung di dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran.
Hal itu disampaikan warga bernama Soni yang mengaku sudah sejak lama mengamati sistem pembangunan dan tata pemerintahan di kampung setempat, Sabtu (2/9/2023).
Soni menjelaskan, setiap akan ada program pembangunan, warga setempat jarang dilibatkan dalam musyawarah. Padahal, tidak semua warga setuju akan rencana pembangunan tersebut, jika hasilnya tidak sesuai keperluan dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh warga.
Misalkan pada pembangunan sumur bor dan irigasi, yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, tiba-tiba dibangun begitu saja. Akibatnya, hasil pembangunan tidak tepat guna dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Mirisnya lagi, proses pengerjaan Kegiatan pembangunan di kampung setempat tidak memberdayakan warga sekitar, malah justru memperkerjakan orang luar.
“Contohnya Sumur bor dibuat di beberapa titik, tapi gak keluar mata airnya. Itu pakai anggaran besar hasil dan manfaatnya gak sesuai. Terus membuat irigasi di dusun tiga. Itu dibuat apa karena gak ngerti teknik atau gimana, masa tinggi irigasi sama dengan sawah, gimana mau ngalir airnya,” ucap Soni.
Selain dua item kegiatan tersebut, masih ada program pembangunan dan kegiatan lainnya yang dinilai kurang bermanfaat dan tidak tepat guna. Misalkan, pembangunan paving blok trek lari di sebuah lapangan yang ada di Kampung Gores Jaya yang tanpa memikirkan asfek manfaat. Sehingga dinilai warga hanya pemborosan anggaran.
“Itu dibangun udah kecil, kita lari pasti bersenggolan dan malah mengganggu fungsi dari lapangan itu sendiri sebagai sarana olahraga sepakbola,” terus Soni.
“Kemudian anggaran untuk penanggulangan bencana. Masa sampai Rp537 juta. Kemarin dikucurkan cuman Covid-19 dan banjir. Itupun gak mungkin menghabiskan anggaran sebesar itu, saya rasa ini gak masuk akal,” kata Soni lagi.
Terkait hal itu, Soni beserta warga lainnya meminta pihak yang berwenang agar melakukan pemeriksaan secara mendetail penggunaan anggaran setiap kegiatan di Kampung Gores Jaya yang diduga mengarah kepada praktik KKN. Sebab, menurut warga selama ini, aparatur kampung terutama Kepala Kampung kurang transparan soal anggaran, terlebih penggunaan Dana Desa.
“Kita kan hanya tahu dari rekapitulasi akhir tahun. Disitu kan rinciannya kita tidak tahu, apakah itu dibelanjakan sudah tepat atau sesuai. Apa saja yang dibangun ya kita gak tau. Kami mohon APH turun dan diperiksa,” tutup Soni. (Tim)
Tinggalkan Balasan