Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Atas Parlindungan Lubis menyebut media pers penting dalam publisitas berbagai kegiatan BPS baik sensus mau pun survey.
Menurutnya, media berperan penting untuk memberitakan kegiatan BPS kepada seluruh lapisan masyarakat secara masif dengan narasi positif. Sehingga dia menganggap media merupakan garda terdepan bagi BPS.
“Media mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan. Mendiseminasikan dan menarasikan data-data BPS di Provinsi Lampung,” kata Atas sapan akrabnya pada sinarlampung.co, Senin (16/10/2023).
Atas menambahkan, prioritas utama BPS Lampung sejalan dengan arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Adapun prioritas BPS yang dimaksud Atas yakni, pertama, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
“Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI),” ujar Atas.
Kedua, peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data. Ketiga, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, tambah Atas.
Kemudian, keempat, peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik. Kelima, peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia, papar Atas.
Terakhir keenam, peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas. Permasalahan dan Solusi di BPS Provinsi Lampung
Tak hanya itu, Atas juga memaparkan permasalahan yang muncul di BPS Provinsi Lampung. Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), dan lebih berkualitas (better).
“Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam” papar Atas.
Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data. “Ini masalah yang pertama,” ungkap Atas.
Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan ke dua perlu penanganan yang bersifat holistik.
Mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik.
Atas mencontohkan, BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.
Permasalahan ketiga, kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi.
“Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat”, imbuh Atas.
Selanjutnya, ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan keempat yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten.
Ketidaktepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.
“Kelima, kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data,” tambah Atas.
Di sisi lain, kata Atas, keenam, pemanfaatan Sumber Data Baru di antaranya adalah big data dan data administrative yang telah berkembang dewasa ini belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS.
“Pentingnya big data tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut,” tegas Atas.
Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS, faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat.
Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia merupakan masalah ketujuh. Berusaha ditanggulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/briefing untuk setiap kegiatan, capacity building, dan sharing knowledge yang dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik, papar Atas.
Sangat dianjurkan juga agar setiap pegawai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala, kata Atas.
Belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi. Juga belum memiliki sistem perencanaan karir dan standar kompetensi yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.
Atas berharap, seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS dan mengetahui serta memanfaatkan data-data tersebut.
“Agar masyarakat berpartisipasi dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS, terima kedatangan petugas kami, jawab pertanyaan dengan benar dan jujur,” pungkas Atas. (Heny)
Tinggalkan Balasan