Lampung Timur, sinarlampung.co-Mengatasnamakan Koalisi Lampung Timur Menggugat (KLTM) puluhan orang menggelar berorasi di depan kantor Bupati Lampung Timur, Selasa 12 Desember 2023, saat Pemda Lampung Timur memperingati Hari Bhakti 73 Transmigrasi. Dalam aksinya massa menuding Bupati Dawam dan Wakil Bupati Lampung tidak lagi mempedulikan nasib rakyat Lampung Timur. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan memutus atau non-aktif ribuan BPJS kesehatan masyarakat Lampung Timur.
“Kebijakan itu merupakan pelanggaran atau kejahatan kemanusiaan. Bupati Dawam sebagai kepala daerah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo ini tidak lagi memiliki etika bahkan berbuat semena-mena,” kata Kordinator aksi Mukaram Sanjaya, saat berorasi.
“Bupati Lampung Timur kini sudah menjadi penjahat. Kebijakannya membangkang terhadap Undang Undang Dasar 1945, dia juga diduga telah mencuri uang negara, bukan hanya APBD, tapi juga uang APBN, jadi kami berharap pihak APH atau KPK segera menangkap penjahat itu,” kata Mukaram Sanjaya.
Menurut Mukaram Sanjaya. KLTM sudah empat kali menggelar aksi protes sejak Kamis 7 Desember 2023. Namun tidak satupun pejabat Pemda Lampung Timur yang bersedia menemui mereka saat berunjukrasa. “Pada aksi kali keempat inipun sama, baik Sekda maupun wabup bahkan bupati tetap tidak ada yang berkenan menanggapi massa KLTM. Kami menilai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini tidak lagi memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Bupati Lampung Timur sudah tidak punya malu lagi, tentu tidak akan mungkin dia mau mundur,” katanya.
Peserta lainnya, Fauzi Ahmad dalam orasinya juga menyampaikan beberapa persoalan dugaan pelanggaran undang undang yang dilakukan Dawam Rahardjo. Pelanggaran itu memberikan izin terhadap pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung di Lampung Timur.
“Sudah tahu kalau pembangunan UNU itu melanggar Undang Undang tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (LPPB), tapi tetap dipaksakan dibangun, meskipun bukan pada tempatnya. Artinya banyak sudah pelanggaran yang dilakukan Bupati Lampung Timur ini. Terakhir yang sangat kejam adalah ribuan masyarakat tidak dapat lagi menggunakan kartu BPJS lantaran telah di nonaktifkan,” kata Fauzi Ahmad.
Sementara perwakilan massa perempuan, Purnama Hidayah, meminta pihak Partai PKB Pusat mengevaluasi Dawam Rahardjo dari jabatannya sebagai ketua DPC PKB Lampung Timur.
Belum ada keterangan resmi dari Pemda Lampung Timur soal unjukrasa massa yang mengatasnaman KLTM itu. Bupati, wakil dan Bupati, serta Sekda Lampung Timur memilih diam saat ditanya soal tuntutan pendemo itu. Sumber di Pemda Lampung menyebutkan para pejabat Lamtim ogah menanggapi gerakan yang tidak jelas itu. “Para pejabat malas mas menanggapinya,” kata sumber di Pemda Lampung Timur. (red)
Tinggalkan Balasan