Bandar Lampung, sinarlampung.co-Gubernur Lampung Arinal mengatakan bahwa sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung, kinerjanya telah membuahkan hasil dengan diberikannya berbagai apresiasi dan penghargaan. Arinal menyatakan sejak Juni 2019 hingga saat ini, dirinya telah meraih 140 penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat.
Adapun sepanjang tahun 2023, Gubernur Arinal telah meraih sebanyak 33 penghargaan, diantaranya :
1. Penghargaan Adhikarya Naraya Pembangunan Pertanian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan dalam peningkatan produksi dan kemajuan sektor pertanian.
2. Penghargaan Kategori Strategi Terbaik Peringkat ke-3 dalam Peningkatan Penyaluran KUR dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Penghargaan Abdi Ekonomi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Penghargaan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Peringkat I di Sumatera dari KemenPAN-RB.
5. Penghargaan Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal dari Kompas TV.
6. Anugerah Pengadaan 2023 Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Persentase Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) RI.
7. Penganugerahan Penghargaan Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi oleh Universitas Lampung kepada Gubernur Lampung sebagai pengakuan atas kontrobusi yang besar dalam pembangunan Lampung melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
Menurut Arinal seluruh capaian penghargaan yang diperoleh merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana dan terpadu melalui dukungan Pemerintah Pusat, dan kabupaten/kota. “Serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, dunia usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pers dan Media, serta seluruh masyarakat Lampung,” katanya.
Kepada seluruh komponen untuk lebih cermat menyusun rencana, melakukan terobosan dan inovasi baru dengan semangat membara di sepanjang Tahun 2024. “Jika kita mampu membuat sebuah resolusi, maka lakukanlah dan jalankanlah itu dengan hati yang teguh, komitmen yang tinggi serta penuh konsistensi. Insya Allah, dengan niat dan kerja keras akan selalu ada harapan dan jawaban atas segala tujuan,” katanya.
Jadi Daerah Inflasi Tertinggi, Lampung Jadi Sorotan Kemendagri
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2023, terdapat 10 provinsi dengan tingkat inflasi cukup tinggi. Daerah tersebut di antaranya Lampung dengan angka inflasi 4,10%, Maluku Utara 3,90%, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 3,87%, Jambi 3,75%, Sumatera Selatan 3,52%, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3,48%, Kepulauan Riau (Kepri) 3,44%, Kalimantan Timur (Kaltim) 3,30%, Riau 3,26%, dan Jawa Timur (Jatim) 3,24%.
“Kalau kita melihat hari ini minggu ini kondisi inflasi, maka provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Lampung 4,1 persen, Maluku Utara, Bangka Belitung (Babel) itu yang masih di atas poin 3 itu cukup banyak, sampai dengan Banten. Sedangkan yang di bawah 2 itu mulai dari Bali dan terendah adalah Aceh,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, dikutip dari suara.com, Senin, 18 Desember 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Suhajar juga membeberkan 10 provinsi dengan angka inflasi terendah. Daerah itu yakni Aceh dengan angka 1,44%, Papua 1,82%, Kalimantan Barat 2,01%, Sulawesi Barat 2,21%, dan DKI Jakarta 2,33%. Berikutnya Maluku dengan 2,39%, Kalimantan Utara 2,45%, Kalimantan Tengah 2,58%, Nusa Tenggara Barat (NTB) 2,66%, dan Bali 2,77%.
“Kalau melihat di kabupaten, bahkan Belitung hari ini inflasi mencapai 5,89 persen hampir tembus di angka 6 persen. Ini harus kita waspadai terlalu tinggi, Sumenep 5,51 persen, Merauke 5,25 persen. Jadi kalau provinsi satu yaitu Lampung di atas angka 4, sedangkan ini kabupaten ini masih ada 5. Ini harus kita waspadai,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Suhajar juga menyampaikan 10 kabupaten dengan angka inflasi terendah. Daerah itu yakni Sintang dengan capaian 1,94%, Bulungan 1,95%, Mamuju 2,21%, Indragiri Hilir 2,38%, Tabalong 2,43%, Kotawaringin Timur 2,57%, dan Jember 2,64%. Selanjutnya Banyuwangi 2,70%, Bulukumba 2,75%, dan Bone 2,79%. “Kira-kira seperti itu kondisi gambaran sebaran angka inflasi kita,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam acara yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan, selama lima tahun terakhir, angka inflasi di bulan Desember cenderung mengalami kenaikan. Adapun kenaikan itu ditengarai berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi.
Sedangkan komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga, khususnya menjelang Natal dan tahun baru, yaitu angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.“Terlihat bahwa di bulan Desember selalu terjadi inflasi. Ini bisa kita lihat dari inflasi umum di mana inflasi ini terus meningkat pada bulan Desember pada tahun 2022 inflasi bulan Desember mencapai 0,66%,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan