Jakarta – Pada kepala desa diingatkan untuk jujur dalam menggunakan dana desa dan menghindari politik sesat mendukung pasangan capres/cawapres tertentu dengan menggunakan dana desa sebagai sarana ‘serangan fajar’.
“Tidak ada jaminan capres/cawapres yang didukung oleh kepala desa akan menang sehingga jangan main-main menggunakan dana desa untuk ‘serangan fajar’ atau politik uang, siap-siap saja untuk diproses hukum,” kata Tamsil Linrung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 30 Januari 2024.
Peringatan agar kepala desa tidak main-main menggunakan dana desa, ungkap Tamsil Lindrung, didasari adanya informasi yang diperoleh Timnas AMIN, bahwa ada kemungkinan memobilisasi kepala desa/lurah untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah dana desa untuk money politics.
“Kami memperoleh informasi, mereka (kepala desa) diminta gunakan dana desa untuk serangan fajar. Mereka dijanjikan tidak akan diproses hukum sekalipun gunakan dana desa. Akan tetapi, ‘kan tidak ada jaminan pasangan yang diminta didukung ini akan menang. Jadi, siap-siap masuk penjara saja kalau ternyata menyalahgunakan dana desa,” katanya.
Tamsil optimistis pasangan Anies-Muhaimin akan memenangi Pilpres 2024 sekalipun harus lewat dua putaran. “Saat ini sulit pasangan mana pun untuk menang dalam satu putaran. Jadi, kemungkinan pilpres akan berjalan lewat dua putaran,” ujarnya.
Berdasar survei internal Timnas AMIN, kata Tamsil, elektabilitas pasangan yang mereka dukung sudah di atas 30 persen. Posisinya ada di peringkat kedua. Selisihnya sekitar 4 persen dengan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Elektabilitas pasangan AMIN diyakini akan terus naik hingga pencoblosan pilpres. Hal ini karena sukarelawan dan simpatisan AMIN terus bergerak meyakinkan pemilih.
“Apalagi, pemilih AMIN mayoritas pemilih loyal yang sulit mengubah pilihan,” ujarnya.
Selain terus mencari dukungan, menurut Tamsil, Timnas AMIN juga sudah menyiapkan pengawalan suara. Hal ini untuk mengantisipasi kecurangan dalam penghitungan suara.
Politikus PKS itu mengungkapkan bahwa partainya akan menempatkan saksi di 74 persen TPS di seluruh Indonesia. Sementara itu, PKB menempatkan 225.000 saksi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY.
PKS di Banten, Jabar, DKI, dan seluruh Sumatera, dan Sulawesi, sedangkan Partai NasDem di bagian timur Indonesia seperti Maluku dan Papua.
Dikatakan pula bahwa saksi ini pun akan dibuat berlapis, yaitu satu saksi utama resmi di TPS, satu saksi cadangan, dan saksi yang ada di luar TPS.
“Jadi, kami akan kawal bersama-sama agar tidak ada manipulasi. Jadi, jangan main-main melakukan kecurangan karena saksi kami akan melakukan perlawanan,” katanya.(red)
Tinggalkan Balasan