Bandar Lampung, sinarlampung.co-Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus melakukan penguatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pasca dinyatakan devisit anggaran per-Juli 2023 lalu. Selain melakukan penghematan anggaran dengan melakukan skalaprioritas, dengan target APBD 2025 kembali sehat dan rasional.
Baca: Tujuh Bulan Dipimpin Pj Mulyadi Irsan APBD Tanggamus Defisit Tukin ASN Dipotong 30 Persen?
“Saya mulai menjabat Desember 2023. Saat itu memang dibebankan dengan Devisit anggaran. Sehingga berbagai lagkah taktis kita kita lakukan. Banyak yang kita batasi anggaran yang tidak prioritas, termasuk Tunjangan kinerja yang kita kurangi. Tukin menjadi hak pimpinan, dan itu sudah kita bicarakan bersama diantara jajaran, eksekutif, legilatif dan yudikatif,” kata Mulyadi Irsyan, kepada sinarlampung.co, diruang kerjanya Senin 22 April 2024.
Menurut Mulyadi Irsyan, hasil dari efesiensi anggaran mulai terasa di empat bulan tahun 2024. Secara bertahap mulai terjadi peningkatan. “Kita akan buktikan Juli 2024 nanti pada APBD 2025, akan ada hasil yang signifikan. Jika struktur APBD kembali membaik, hal-hal yang sempat ditekan pengeluarannya, mudah-mudahan bisa kembali normal termasuk Tukin,” kata Mulyadi, optimis.
Mantan Kadis BMBK Provinsi Lampung ini mengatakan, sektor yang dilakukan penataan meliputi Pendapatan dan Belanja. Alokasi anggaran Pendapatan diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) serta pendapatan lain -lain yang sah.
Langkah penghematan belanja yang tidak berdampak terhadap pembangunan dan masyarakat salah satunya menurunkan sementara tunjangan ASN sebesar 30 persen, melakukan Keselarasan program APBD Tanggamus dengan provinsi serta pusat agar hasilnya lebih efektif, termasuk terobosan peningkatan pendapatan serta segera membentuk lembaga khusus untuk pendapatan, karena selama ini masih gabung dengan BPKAD.
“Selain Tukin, penghematan pengeluaran operasional kantor. Melakukan transformasi pembangunan dengan teknologi serta sejumlah langkah lainnya. Memang ini tidak mudah. Dan mungkin ada juga ASN yang keberatan, tapi sejak awal sudah kita beri pemahaman, dan kini terlihat dampaknya.
Mulyadi menjelaskan, secara ideal kerangka anggaran dalam APBD akan semakin efektif, jika melalui prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, berdaya guna dan berhasil guna serta selaras dengan visi misi dan prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, bertahap selama ini bagaimana cakupan capaian lebih diperluas, indikator kinerja, tolak ukur dan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga manfaatnya bisa benar-benar dirasakan. “Bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan utilitas daerah,” katanya.
“Kemudian, kondisi geografis pengendalian banjir dan persampahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya itu menjadi catatat. Dengan demikian, rancangan perubahan struktur dan kerangka anggaran yang ditetapkan dapat semakin mencerminkan APBD yang sehat sekaligus berbasis kesejahteraan masyarakat, termasuk kualitas pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Untuk diketahui, Data di Tanggamus sebelumnya menyebutkan APBD Tanggamus 2024 dengan Pendapatan Rp1.802,316.876.174. Belanja Rp1.783.402.490.691 Pembiayaan Rp18.914.385.483. Sementara BPKAD Tanggamus mencatat pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 mengalami penurunan dari pendapatan senilai Rp1.870.941.910.400, menjadi Rp1.832.384.774.057, defisit sebesar Rp38.557.136.343.
Penurunan pendapatan dikarenakan adanya rasionalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah. BPKAD Tanggamus menyebut pengurangan belanja daerah ini dikarenakan adanya rasionalisasi belanja operasi pada item belanja. Kemudian, untuk pembiayaan daerah semula Rp30.952.902.923, meningkat Rp1 miliar menjadi Rp31.952.902.923. Dana itu merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, berdasarkan hasil audit BPK.
APBD Perubahan Kabupaten Tanggamus tahun 2023 telah disahkan dan diundangkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 pada tanggal 23 Oktober 2023. Selain itu, APBD Perubahan telah ditetapkan dan diundangkan. Serapan APBD Tanggamus triwulan tiga hingga tanggal 23 Oktober 2023 sebesar 56,09 persen atau Rp 1.048.769.528.046. Dan realisasi anggaran belanja sampai dengan menjelang akhir triwulan III di tahun anggaran 2023, perlu upaya percepatan untuk mendorong pencapaian target realisasi pendapatan asli daerah.
Mengenal Mulyadi Irsyan
Mulyadi Irsan, lahir pada 17 Mei 1967. Mengawali karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Maret 1993 lalu. Mulyadi Irsan juga pernah menduduki berbagai jabatan di Lampung Barat, mulai dari Pj Kasi Gedung Dinas PU. Kemudian, naik jabatan jadi Kasi Cipta Karya Dinas PU, lalu Kasi Bina Marga di Dinas PU.
Setelah menjabat Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan di Bidang Bina Marga Dinas Permukiman dan Prasarana. Kemudian Mulyadi Irsan juga pernah menjadi Pj Kadis Permukiman dan Prasarana, lalu Pj Kepala Dinas PU. Kemudian, Mulyadi berpindah tugas ke Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai Kepala Balitbangda, lalu Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas PUPR.
Mulyadi Irsan kemudian menjabat sebagai Kepala Bappeda Lampung sejak 15 Januari 2021. Selain itu, Mulyadi Irsan juga pernah menjadi Penjabat sementara (Pjs) Bupati Waykanan pada Pilkada serentak 2020.
Mulyadi Irsan diketahui pernah menempuh pendidikan di SDN 22 Tanjungkarang, kemudian SMPN 1 Tanjungkarang dan SMAN 2 Tanjungkarang. Lalu ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Sipil. Kemudian menyelesaikan Magister Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kini Mulyadi Irsan juga menjabat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Pemerntahan Provinsi Lampung, dan sebagai Pj Bupati Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.1.3-3961 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pj Bupati Tanggamus. (Red)
Tinggalkan Balasan