Bandar Lampung, sinarlampung.co-Dua Lembaga Swadaya Masyarakat Ganas dan Hirarki Lampung melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Rabu 12 Juni 2024. Mereka mendesak Kejati turun tangan mengusut dugaan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) di beberapa dinas di Kabupaten Pringsewu dan Sekretariat DPRD Pringsewu.
Baca: Kejati Lampung Diminta Usut Korupsi Proyek di DTPHP Lampung Selatan
Setidak mereka mencatat empat dinas yaitu Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat DPRD. “Kita perlu melakukan penyadaran terhadap kebijakan dan roses pelaksanaan pembangunan yang salah, sebab hal itu merugikan masyarakat,” ujar Ketua LSM Ganas, Rendi.
Ketua LSM Hirarki, Candra, menyatakan pihaknya menemukan kejanggalan pada perealisasian anggaran 2022-2023 di 4 tempat. “Kami duga kuat terjadi KKN di Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu,” ucapnya.
Didepan Kantor Kejati Ganas dan Hirarki menyampaikan tuntutan yaitu mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk menarik semua dokumen atau berkas kegiatan, audit secara rinci dan sedetail-detailnya . Mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera membentuk tim khusus dan turun lapangan guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perealisasian kegiatan. (red)
Tinggalkan Balasan