Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk Betung, Eni Supriati membantah tuduhan dugaan Pengelolaan anggaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Telukbetung, Bandar Lampung diduga sarat penyimpangan, terutama dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Termasuk tuduhan adanya SPJ dana BOS fiktif.
Baca: Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Telukbetung Diduga Sarat Penyimpangan, Banyak SPJ Fiktif?
Baca: Disdik Bandar Lampung Selidiki Aduan Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 1 Teluk Betung
Kepada sinarlampung.co, Eni Supriati didampingi kerabatnya mengatakan bahwa dugaan pengelolaan Dana BOS syarat penyimpangan dengan SPJ fiktif di SD Negeri 1 Teluk Betung adalah tidak benar. Dalam pembagian ATK itu tahun pembelajaran bukan Tahun anggaran. Dan dalam penyedian peralatan UKS sudah di sediakan tetapi sering hilang dan tidak ada kerja sama dengan Dewan Guru,” kata Eni Supriati.
Kemudian, kata Eni, dalam kegiatan ke Agamaan tidak ada anggaran dalam juknis dari Dana Bos. Dalam anggaran Bos tidak dapat di pergunakan untuk konsumsi baik dalam kegiatan rapat dan kegiatan ke siswaan. “Dalam bos tidak ada anggaran makan minum atau konsumsi baik rapat, dan kegiatan kesiswaan,” katanya.
Mosi Tidak Percaya Kepala Sekolah
Sementara sebelumnya, para guru SD Negeri 1 Teluk Betung menyampaikan pernyataan mosi tidak percaya dengan kepemimpinan Eni Supriati sebagai kepala sekolah. Mosi tidak percaya itu disampaikan tertulis, di tanda tangani 18 guru di SD Negeri 1 Teluk Betung, yang ditembuskan kepada Kejaksaan, Inspektorat, walikota Kota Kota, dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
Dalam pengaduan terkait Kepala Sekolah SD Negeri 1 Telukbetung itu para Dewan Guru SD Negeri 1 Telukbetung di Jalan WR Supratman No. 67 Teleukbetung Bandar Lampung menyatakan sudah tidak nyaman atas kepemimpinan Eni Supiati Spd itu. “Kami dewan guru SD Negeri 1 Telukbetung sudah merasa tidak nyaman, tidak senang, dan tidak tenang dengan kepemimpinan Ibu Eni Supiati, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Telukbetung. Karena selama satu tahun ATK (Alat Tulis Kantor) tidak dibagikan. Dibagikan pada 7 Maret 2023 dan baru dibagikan kembali pada 26 Februari 2024,” tulis dewan Guru.
Kemudian tidak adanya kegiatan siswa apapun tetapi pengeluaran Dana BOS yang membeludak dan Kepala Sekolah selalu mengeluh kehabisan Dana. Adanya intimidasi atau ancaman terhadap salah satu guru honor, gajih guru tersebut diminta sebesar Rp500 ribu, dengan alasan untuk menggaji guru honor baru.
“Tetapi karena kami seluruh dewan guru protes akhirnya tidak jadi dipotong tetapi akan diambil dari dana ATK, artinya tidak ada pembagian ATK sampai Desember 2024. Namun tetap ada dalam pelaporan SPJ BOS dan beban kerja guru tersebut ditambah dari 36 jam pelajaran menjadi 60 jam pembelajaran per minggu,” tulisnya.
Kemudia tidak adanya perlengkapan UKS seperti obat-obatan tetapi dalam SPJ BOS ada bukti pembelajaan. Pengelolaan uang kantin yang tidak jelas siapa pengelola, berapa pemasukan dana dan penggunaan dananya.
Soal lain, gajih guru Honorer tidak sesuai dengan yang di tanda tangani pada SPJ BOS. Setiap ada kegiatan keluar baik Guru maupun Siswa tidak adanya snack kue ataupun nasi. Setiap adanya pembelian dalam kegiatan sekolah selalu mengatas namakan uang dari kantong pribadi bukan dari dana BOS.
“Tidak transparannya Dana BOS bahkan sama sekali Dewan Guru tidak mengetahui apapun yang dibelanjakan dari Dana BOS. Tidak adanya Ekskul di sekolah sehingga membuat siswa tidak aktif. Setiap ada kegiatan rapat disekolah tidak ada kebijakan untuk snack kue dan nasi,” tulisnya lagi.
Lalu adanya intimidasi atau ancaman terhadap dewan guru apabila tidak mematuhi perintah Kepala Sekolah maka akan dipersulit tidak akan diberikan tanda tangan berkas apabila ada sesuatu hal. Setiap ada perlombaan dipersulit dengan alasan tidak ada dana.
Setiap kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah SDN 1 Telukbetung pendanaan kegiatan tidak dikeluarkan dari dana BOS melainkan Dana dari Infaq Siswa. Tidak adanya buku cetak pembelajaran IPAS dan Matematika kelas 4 semester genap Kurikulum merdeka (buku baru ada pada bulan mei 2024 itupun tidak sesuai dengan jumlah siswa.
Belum adanya buku cetak kurikulum merdeka untuk kelas 2,3,5 dan 6 pada tahun ajaran 2024-2025. Adanya kerjasama antara operator BOS dan Kepala Sekolah karena setiap ada pembicaraan operator selalu membela dan pasang badan hingga memukul meja. Demikian perihal pengaduan Dewan Guru SD Negeri 1 Telukbetung, dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti.
Yang menyatakan Dewan Guru SD Negeri 1 Telukbetung., Herida Dahlia SPd, Tis’ah SPd, Sri Utari Holifah SPd, Ruspa Diana SPd MM, Darmanela SPd, Nafilah MPd, Dita Nofa Diniati Spd, Sherly Spd, Siti Aisyah SPd, Hamdani SPd, M Zuhudi SPd, Memy Lorentika SPd, Irnanda Agustina SPd, Upriana SPd, Patris Yuniar SPd, Nining Nuraini SPd, Deni Putri SPd, dan Nurhasana SPd. (Red)
Tinggalkan Balasan