Palembang, sinarlampung.co–Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan tiga pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan.
Kasus ini melibatkan proyek di bawah Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI pada tahun anggaran 2016 hingga 2020.
Ketiga pejabat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut adalah Kepala Divisi II (T), Kepala Divisi Gedung II (IJH) dan Kepala Divisi Gedung III (SAP). Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejati Sumsel.
Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Eka Yulia Sari mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya yakni T, UH dan SAP telah menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai saksi di Kejati Sumsel.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara korupsi. Sehingga hari ini, tim meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka,” kata Vanny saat perd rilis di Kejati Sumsel, Kamis 19 September 2024 malam.
Vanny Eka Yulia menjelaskan ketiga tersangka ditetapkan melalui Surat Penetapan Tersangka masing-masing dengan nomor TAP-17/L.6.5/Fd.1/09/2024 untuk T, TAP-18/L.6.5/Fd.1/09/2024 untuk IJH, dan TAP-19/L.6.5/Fd.1/09/2024 untuk SAP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka ditahan selama 20 hari di Rutan Klas I Palembang, terhitung sejak 19 September hingga 8 Oktober 2024.
Modus Operandi dan Kerugian Negara
Dugaan korupsi ini terkait dengan proses perencanaan pembangunan prasarana LRT, di mana ditemukan adanya praktik markup terhadap kontrak pekerjaan perencanaan tersebut. Selain itu, terdapat aliran dana berupa suap dan gratifikasi senilai Rp25,6 miliar yang mengalir ke beberapa pihak.
Tim Penyidik juga berhasil menyita uang sejumlah Rp2,08 miliar, yang merupakan sisa dari aliran dana yang belum terdistribusi ke pihak-pihak terkait. Perkiraan total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,3 triliun.
Perkembangan Penanganan Kasus
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 34 orang saksi dalam penyidikan kasus ini. Penyidik juga menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang lebih lanjut, mengingat hingga saat ini baru ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan tahap perencanaan teknis pembangunan LRT.
Investigasi lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal lainnya yang relevan terkait dugaan korupsi tersebut.
Dengan penetapan tiga tersangka ini, diharapkan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan proyek LRT di Sumatera Selatan dapat terungkap secara menyeluruh, guna mengembalikan kerugian negara serta menegakkan keadilan. (red)
Tinggalkan Balasan