Pesisir Barat, sinarlampung.co – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan. Namun sayangnya, niat baik pemerintah tersebut seringkali dicemari oleh sifat Tamak sejumlah oknum, yang memanfaatkan DAK Pendidikan sebagai lahan korupsi demi memperkaya diri sendiri.
Contohnya, realisasi DAK Fisik Swakelola bidang pendidikan di SD Negeri 74 Krui yang terletak di Pekon Gunung Kemala Timur, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, diduga sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hal ini terungkap berdasarkan hasil investigasi surat kabar sinarlampung.co di lapangan. SDN 74 Krui menerima DAK Pendidikan tahun 2024 sebesar Rp1,2 miliar lebih, untuk membiayai empat proyek pembangunan, yaitu rehabilitasi enam ruang kelas, pembangunan satu ruang perpustakaan, pembangunan satu unit rumah dinas guru, dan pembangunan satu ruang kelas baru. Sayangnya, proyek-proyek tersebut diduga penuh kejanggalan dan keraguan kualitasnya.
Kejanggalan terlihat dari hasil pekerjaan, seperti kerusakan pada kusen kayu gedung perpustakaan yang baru dibangun, tetapi sudah patah. Selain itu, pondasi rumah dinas guru di bagian belakang terkesan dikerjakan asal-asalan, dengan kedalaman pondasi hanya sekitar 10 cm yang masuk ke dalam tanah.
Tidak hanya itu, Kepala Sekolah SDN 74 Krui diduga secara sengaja menunjuk Ketua Komite, yang juga merupakan guru honorer di sekolah tersebut, sebagai subkontraktor dadakan untuk kepentingan pribadi.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Sekolah SDN 74 Krui, Yulia, mengaku belum mengetahui adanya kerusakan pada kusen jendela gedung perpustakaan. Namun, ia membenarkan bahwa Yuliswan, Ketua Komite SDN 74 Krui yang juga merupakan guru honorer, bertanggung jawab sebagai penyedia semua materi yang dibutuhkan.
“Itu saya belum tahu, nanti saya tanya dulu sama Yuliswan (Ketua Komite). Terkait pondasi rumah dinas guru, memang saya yang menyuruh tukang untuk meninggikan bagian luar. Dan tidak mungkin hanya sejengkal pondasi yang masuk ke dalam tanah. Nanti saya cek lagi,” kilahnya pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Anehnya, baik Yuliswan maupun Yulia kompak meminta agar wartawan tidak memberitakan hal buruk tentang sekolah tersebut. “Jangan diberitakan. Yang bagus-bagus saja, tidak perlu yang jelek. Pokoknya, jangan diberitakan. Saya tidak mau viral seperti yang terjadi di grup-grup Facebook Orang Krui Oke,” pinta Yulia yang tampak berusaha menghalangi kerja wartawan.
Lebih mengejutkan lagi, saat disinggung mengenai dugaan adanya setoran 20% dari DAK kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesisir Barat, Yulia sama sekali tidak membantah, bahkan terkesan membenarkan dugaan tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi risiko yang harus ditanggung oleh seorang kepala sekolah.
“Itu sudah risiko saya, jadi biarkan saja, nanti mereka yang akan menanggungnya di dunia dan akhirat. Lagi pula bukan hanya saya (yang menyetor), semuanya juga begitu, jadi tidak perlu diberitakan, nanti saya yang kena,” jelasnya. (Andi)
Tinggalkan Balasan