Pringsewu, sinarlampung.co-Jalan Jalan mengunakan Dana Desa berjudul Kegiatan Study Tiru Jetahanan Pangan Kepala Desa se-Kabupaten Pringsewu, diduga menjadi ajang korupsi dana Desa. Setiap Desa membayar Rp13 juta total 128 Desa terkumpul Rp1,586 miliar. Tapi prakteknya hanya kunjungan ke Desa Anti Korupsi, dengan pelaksanaan empat hari tiga malam.
Baca: Bintek Kepala Tiyuh Diduga Ajang Korupsi Dana Desa DPRD Tulang Bawang Barat Kordinasi Ke Jaksa?
Baca: Kasus Korupsi Bintek Desa Apdesi Lampung Barat di Kejari Tunggu Penetapan Tersangka
“Selain judul kegiatan dan pelaksanaan tidak sesuai, terkesan hanya formalitas dengan memanipulasi laporan. Satu Desa mengeluarkan Rp13 juta, di kali 100 desa, ada Rp1, 3 miliar. Masa iya habis segitu cuma untuk melaksanakan kegiatan selama 4 hari 3 malam, cuma dia hari di Bandung, sisanya perjalanan, ” Kata sumber pekon di Pringsewu, kepada sinarlampung.co, Minggu 27 Oktober 2024 malam.
Menurutnya, judul kegiatannya Studi Tiru Ketahanan Pangan, targetnya peningkatan ekonomi kerakyatan di Pekon. Tapi Kegiatan malahan yang di kunjungi desa anti korupsi, jadi tidak sesuai judul dan realisasi kegiatan, jadi terkesan kegaitan asal asalan dan hanya untuk hambur-hamburan dana dan tidak tepat sasaran untuk prioritas peningkaran ekonomi masyarakat, ” Katanya.
Data wartawan di Pringsewu menyebutkan, Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan, 5 kelurahan, dan 128 pekon (desa). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 421.180 jiwa dengan luas wilayah 625,00 km² dan sebaran penduduk 673 jiwa/km². Biaya setor kegiatan Rp13.000.000 x 128 pekon = 1.586.000.000,-. Anggaran itu di kelola oleh lembaga penyelenggara yaitu ADESI dengan melibatkan pihak ketiga dipimpin pria bernama Erwin Sumbodo, untuk melaksanakan kegiatan selama 4 hari 3 malam.
Rombongan para kepala Pekon, dengan kontribusi Rp13 juta, hanya diberangkarkan dengan akomodasi bus dan penginapan selama 3 malam. “Pekon itu juga harus mempertanggung jawabkan pengeluaran Rp13 juta. Sementara kegiatan dianggap tidak sesuai dan kurang memadai dengan besaran kontribusi yang di berikan. Pihak ketiga bernama Erwin itu memberangkatkan kepala desa Pringsewu hanya 3 hari 2 malam di bandung, ini gila bos,” kata Sumber lainnya.
Dia menjelaskan, seharusnya untuk kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara saja kalau memang di laksanakan kegiatan tersebut harusnnya dengan waktu minimal satu minggu. “Kami berharap aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan Negeri Pringsewu dan Polres, dan juga inspektorat Pringsewu, harus turun tangan,” Katanya.
Bahkan, tambahnya, ada dua kegiatan yang seharusnya di laksanakan dengan waktu yang berbeda, tapi dilaksanakan dengan waktu bersamaan. “Jadi indikasi kegiatan tersebut ada mark upnya. Tapi kegiatan itu menggunakan tekanan lain,” Katanya.
Kasus kasus itu mirip dengan pola yang terjadi di Kabupaten lain, seperti Mesuji pada September 2024 lalu. Kabupaten Tanggamus, dan bisa jadi kabupaten lainnya, dengan menggandeng pihak ketiga
Pihak pelaksana kegiatan Erwin Sumbodo, yang dikonfirmasi sinarlampung.co belum merespon konfirmasi.
Kata Ketua Apdesi
Sebelumnya, sebanyak 122 Kepala Pekon dari Kabupaten Pringsewu,melakukan Studi Tiru dan Bela Negara di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini berlangsung mulai Senin 14 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas para Kepala Pekon dalam memimpin pekonnya masing-masing.
Ketua Apdesi Kabupaten Pringsewu, Jevi Hardi Sofyan, menyatakan bahwa kunjungan ini berfokus pada pembelajaran dari Desa Bungursari, Purwakarta, yang telah ditetapkan sebagai desa anti-korupsi dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang pesat.
“Kami berharap para Kepala Pekon di Pringsewu dapat mempelajari dan menerapkan pengalaman serta pengetahuan yang didapatkan selama kunjungan ini di pekon masing-masing,” ujar Jevi pada Selasa 15 Oktober 2024.
Selain kegiatan studi tiru, para Kepala Pekon juga akan mengikuti kegiatan Bela Negara di Rindam III/Siliwangi pada hari berikutnya. “Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Kabupaten Pringsewu, dengan harapan memperkuat integritas dan kapasitas kepemimpinan para Kepala Pekon,” katanya.
Dengan pelaksanaan studi tiru dan Bela Negara ini, diharapkan Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu dapat membawa perubahan positif di daerah mereka, khususnya dalam hal pengelolaan BUMDes dan tata kelola desa yang lebih baik. (Red)
Tinggalkan Balasan