Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co-Sektor manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tulang Bawang Barat masih rendah, dengan persentase rendah dibandingkan sektor lainnya. Demikian hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam rapat konsolidasi bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, upaya meningkatkan tata kelola delapan sektor utama di Tulang Bawang Barat.
“Rakor ini kegiatan tahunan bertujuan untuk menilai secara langsung pelaksanaan praktik tata kelola pemerintahan di Tulang Bawang Barat. Berdasar penilaian, sektor manajemen ASN saat ini masih menunjukkan persentase dan terbilang rendah dibandingkan sektor lainnya. Namun, masih ada waktu hingga Januari 2025 untuk mencapai target yang ditetapkan oleh KPK,” kata Kepala Inspektorat Tulang Bawang Barat, Prana Putra, usai menerima Rakor bersama KPK, pada Kamis 7 November 2024.
Kegiatan Rapat konsolidasi KPK digelar tertutup diruang rapat utama Bupati Tulang Bawang Barat. Menurut Prana, dalam rapat Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, telah dibahas delapan area prioritas yang harus diperhatikan, diantaranya Perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, estimasi pajak, perizinan, pengawasan, manajemen aset, dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pada tahun 2023, Tulang Bawang Barat mencatat capaian sebesar 84 persen. Dengan sisa waktu yang tersedia, kita optimis Tubaba dapat memenuhi target yang ditetapkan. Penutupan penilaian akhir akan dilaksanakan pada 10 Januari 2025. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan