Lampung Tengah Memanas: Aksi Damai GRIB JAYA Tuntut PT Agung Jaya Raya Indonesia

Lampung Tengah, sinarlampung.co — Suasana di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Provinsi Lampung, memanas setelah Ormas GRIB JAYA Provinsi Lampung menggelar aksi damai yang dimulai Senin, 6 Januari 2025. Aksi ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan tuntutan tegas kepada PT Agung Jaya Raya Indonesia.

 

Ormas GRIB JAYA Lampung hadir mendampingi masyarakat Kampung Bumi Ratu yang merasa hak-hak mereka telah diabaikan oleh perusahaan tersebut. Masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai mendesak, antara lain:

1. Pengelolaan Limbah Serbuk:

Masyarakat meminta pengelolaan limbah serbuk yang sebelumnya dikelola secara mandiri agar dikembalikan, setelah perusahaan diduga mengambil alih tanpa koordinasi.

2. Dana CSR:

PT Agung Jaya Raya Indonesia dituduh tidak pernah memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat terdampak aktivitas perusahaan, meskipun aktivitas tersebut menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan.

3. Upah Buruh:

Warga menuntut agar perusahaan meninjau ulang kebijakan upah buruh, yang diduga tidak sesuai dengan aturan pemerintah daerah.

4. Kerusakan Jalan:

Jalan kampung yang digunakan sebagai jalur operasional kendaraan perusahaan diduga mengalami kerusakan parah akibat beban muatan berlebih. Masyarakat meminta perbaikan segera serta evaluasi akses kendaraan tersebut.

 

Selain itu, perusahaan juga diduga tidak memiliki pembaruan izin operasional yang seharusnya melibatkan masyarakat setempat.

 

Herman, Sekretaris Daerah DPD GRIB JAYA Provinsi Lampung, mengecam keras tindakan PT Agung Jaya Raya Indonesia yang dianggap merugikan masyarakat.

“Kami sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh PT Agung Jaya Raya Indonesia. Kami meminta kepada Bupati Lampung, DPRD, dan instansi terkait di Lampung Tengah untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat. Jika ini tidak diatasi, kami mendesak agar operasional perusahaan ditutup,” tegas Herman.

Aksi damai ini menjadi sorotan luas, menempatkan tekanan besar kepada pemerintah daerah dan perusahaan untuk segera mencari solusi konkret. Warga Kampung Bumi Ratu berharap hak mereka dapat dipenuhi tanpa harus melanjutkan ketegangan yang ada. (Wisnu/*)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *