Bandar Lampung, sinarlampung.co-Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah mengatakan SMA Negeri 1 Bandar Lampung membantah pernah mengeluarkan ijazah Paket C untuk Bupati Terpilih Aries Sandi Darma Putra. Hal itu diungkap Fatihunnajah dalam Sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK), Perkara Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum atau PHPU disiarkan langsung via kanal YouTube MK RI,Senin 20 Januari 2025.
“Kami sudah bersurat ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan dijawab tidak pernah ada peserta didik atas nama Aries Sandi Darma Putra kelulusan 1994 maupun 1995,” kata Fatihunnajah dihadapan sidang.
Bahkan, kata Fatihunnajah, Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung mengatakan sepanjang pengetahuannya yang bersangkutan yaitu Aries Sandi Darma Putra, sekolahnya tidak pernah menggelar ujian persamaan pada tahun 1994-1995 itu.
Terkait hutang Aries Sandi ke Pemkab Pesawaran, Fatihunnajah menyatakan Bawaslu Pesawaran mendapatkan temuan awal dan sudah mengkonfirmasi ke Sekdakab Pesawaran. “Setelah kami konfirmasi ke Sekdakab Pesawaran memang benar yang bersangkutan memiliki hutang, kami diberikan data terkait temuan tersebut,” kata dia.
Agenda sidang lanjutan kali ini mendengarkan jawaban dari termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, serta mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu.
Dalam sidang kali ini, KPU Kabupaten Pesawaran melalui kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan ijazah Aries Sandi Darma Putra saat menjadi Bupati Pesawaran tahun 2010-2015. “Untuk diketahui yang bersangkutan (Aries Sandi, red) pernah menjabat sebagai Bupati pada 2010, termohon melakukan penelitian administrasi bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran,” ujar kuasa hukum KPU Kabupaten Pesawaran.
Namun saat ditanyakan oleh hakim pada tahun 2010 memakai ijazah apa?, KPU Kabupaten Pesawaran tidak dapat menjawab dan memutarkan fakta bahwa persoalan pernah dibawa ke MK pada tahun 2010.
Hakim MK Saldi Isra pun menanyakan, apakah 2010 gugatan terkait ijazah atau yang lain. Dan dijawab oleh KPU laporan terkait money politics (politik uang). “Ini kan terkait ijazah, ini beda tidak ada kaitannya money politics dengan ijazah,” cecar Saldi.
Sedangkan kuasa hukum Aries Sandi Darma Putra Mario Andreansyah dalam eksepsinya mendapat beberapa pertanyaan dari hakim dalam menjelaskan ada atau tidaknya ijazah pihak terkait Aries Sandi Darma Putra.
Kontan hal tersebut dicecar Ketua Majelis Hakim Saldi Isra. Ia menegaskan akan mendalami ada atau tidaknya ijazah yang diperkarakan karena tidak mendapatkan keterangan secara komprehensif dari Aries Sandi Darma Putra.
“Kalau saya dalami ini bisa repot anda, jadi nanti anda repot sedikit tidak apa-apa ya, kita akan dalami ini karena tidak ada dokumen yang dilampirkan dalam jawaban anda sebagai bukti,” kata Saldi.
Hakim MK yang lain Arsul Sani mengaku heran mengapa Aries Sandi Darma Putra tidak memiliki copy dari ijazah yang diakui. “Saya hanya menegaskan, berarti ini copynya juga hilang ya? Jadi ijazah hilang dan copynya juga tidak ada,” kata Arsul. (Red)
Tinggalkan Balasan