Bandar Lampung, sinarlampung.co-Sejumlah pejabat dan pegawai rumah sakit Abdoel Moelek berdebat saat rapat membahas klaim dana pelayanan BPJS. Saling adu mulut hingga nyaris ricuh itu dipicu ada klaim 12 ribu pasien BPJS yang belum masuk data input. Rapat di audiotorim Cinema RS Abdoel Muluk Provinsi Lampung, Senin 17 Februari 2025.
“Kamuorang tahu gak, kalian main main semua,” ujar salahsatu pegawai yang ada dalam rapat.
Bahkan sejumlah pegawai terlihat adu mulut dan saling berbicara, hingga ada yang teriak-teriak. Meihat kericuhan itu, petugas keamanan langsung menghampiri wartawan melarang wartawan merekam, bahkan sempat diminta menghapus video sudah terekam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, rapat tersebut membahas kekhawatiran sejumlah pegawai RSUDAM terkait terhambatnya pembayaran dana jasa pelayanan oleh BPJS akibat pergantian perusahaan yang menggelola data di RSUDAM.
Diketahui selama ini penggelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) pada RSUD Abdul moeloek dikelola oleh PT berinisial B namun tiba-tiba oleh pejabat RSUDAM perusahaan tersebut diganti.
Sayangnya perusahaan yang baru ternyata tidak mampu, dan data-data pasien BPJS yang sekitar 12 ribu berkas belum terinput sejak pergantian sistem yang dilakukan sejak 13 Januari 2025. Akibatnya pelayanan kini harus dilakukan manual.
Bukan itu saja, akibat pergantian perusahaan tersebut, klaim dana jasa pelayanan pegawai RSUDAM juga molor bahkan terancam tidak dibayarkan oleh pihak BPJS. Bahkan Akibat sistem yang tidak berjalan baik ini berpotensi membuat gaduh. Para pegawai RSUDAM yang meminta pertanggungjawaban terkait pergantian perusahaan penggelola teknologi tersebut.
Humas RSUDAM Sabtu Putra, yang dikonfirmasi awak media di lokasi mengakui tidak melarang media untuk meliput. Namun ia menyanyangkan awak media yang langsung masuk tanpa izin. “Kita tidak melarang wartawan meliput, tapi ini rapat internal, dan bukan umum,” ujar Sabta di lokasi.
Kalangan pegawai menuntut agar pihak rumah sakit bertanggung jawab atas pergantian perusahaan pengelola teknologi yang menjadi penyebab utama masalah ini. “Gimana kami tidak resah karena syarat BPJS mencairkan harus ada data, sedangkan datanya belum terinput, bisa bisa kami ratusan pegawai RSUAM terima jasa layanannya molor lama, bahkan bisa gak dapat,” ujar pegawai RSUAM yang tidak mau disebut namanya.
Pegawai ini meminta gubernur baru mengevaluasi kepemimpinan di RSUAM karena banyak membuat kebijakan yang meresahkan. “Kami minta ada evaluasi kepemimpinan, karena disini terlalu banyak kepentingan pribadi petinggi, mulai yang kecil-kecil aja dikuasi keluarga. Sampai penggelolaan kantin dananya dikelola dan masuk rekening istri pejabat,” ungkapnya. (Red)
Tinggalkan Balasan