Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Ketua Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP) Tubaba, Ahmad Basri, pandangan penunjukan CV. Mulia Karya Cemerlang sebagai pelaksana proyek pembangunan Gedung Dinas Perhubungan Tubaba senilai Rp4,8 miliar. Proyek itu bersumber dari APBD Tubaba 2024.
“Jika benar bahwa proyek ini dikerjakan oleh kontraktor yang belum berpengalaman, maka masyarakat patut bertanya bagaimana proses pengadaan ini bisa meloloskan kontraktor yang tidak layak secara teknis dan administrasi,” ujar Ahmad Basri kepada awak media, Sabtu (28/06/2025).
Ia menilai, penunjukan rekanan tanpa pengalaman bisa memicu risiko kegagalan konstruksi, keterlambatan, bahkan pemborosan anggaran. Ahmad juga menduga adanya potensi pelanggaran dalam proses lelang.
“Pertanyaannya, apakah ada penyesuaian dokumen lelang secara sistematis untuk meloloskan pihak tertentu? Apakah terjadi pengkondisian oleh oknum dalam proses tender?” tambah Ahmad Basri.
Jika benar terjadi rekayasa atau kolusi, kata dia, maka negara berpotensi mengalami kerugian dan persoalan ini bisa masuk ranah hukum tindak pidana korupsi.
“Transparansi, akuntabilitas, dan prinsip persaingan sehat harus dijunjung tinggi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bila prinsip-prinsip itu dilanggar, maka tidak hanya kualitas pembangunan yang dikorbankan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pungkas Ahmad Basri. (Sudirman/*)
Tinggalkan Balasan