Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk “Pendidikan” sebagai langkah nyatakan hasil pengawasan sektor pendidikan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (22/4/2025) di Aula Kantor BPKP Provinsi Lampung dan menjadi wadah strategi untuk menguraikan langkah-langkah perbaikan tata kelola pendidikan di daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, dalam Berbagainya menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi dan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Ia mempunyai arti penting pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan usia harapan hidup dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi pendorong utama dalam memperkuat daya saing bangsa di kancah global,” ujar Pj Sekda.
hal. Sekda juga mengakui bahwa meskipun berbagai intervensi telah dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hasil pembangunan pendidikan di Lampung masih belum optimal. Oleh karena itu, Pj. Sekda mengapresiasi BPKP yang secara aktif mendorong perbaikan tata kelola pendidikan melalui pengawasan dan rekomendasi yang konstruktif.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh dalam misi membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyetujui hasil pengawasan BPKP dengan keseriusan yang tinggi demi peningkatan IPM yang lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menekankan bahwa forum DKT ini dirancang untuk mempercepat implementasi tindak lanjut hasil pengawasan BPKP tahun 2023 dan 2024, khususnya di bidang pendidikan. Forum ini juga bertujuan merumuskan strategi kolaboratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
“Kehadiran kita di sini adalah bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, guna menciptakan SDM yang unggul dan produktif di Lampung,” ujar Nani. (*)
Tinggalkan Balasan