Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lintas sektor dan memberikan akses dasar yang lebih merata. Selain itu, Pemprov juga menyediakan insentif dan kemudahan yang berupaya mendorong pertumbuhan investasi daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025). Rapat tersebut membahas jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024 dan dua Raperda prakarsa pemerintah daerah.
“Kami terus berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung,” ujar Wagub.
Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan bukan hanya soal peningkatan pendapatan. Menurutnya, pendekatan harus dilakukan secara holistik.
“Hal ini juga mencakup penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak,” ucapnya.
“Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan,” sambungnya.
Pemerintah Provinsi juga memprioritaskan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dan UMKM. Peningkatan nilai tambah produk lokal serta percepatan investasi juga menjadi bagian dari strategi.
Dalam menjawab pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemprov menyatakan siap menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berpihak pada potensi daerah.
“Kami mendapat perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS,” ujar Wagub.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin agar investasi yang masuk tidak mematikan usaha rakyat kecil. Perlindungan terhadap UMKM menjadi salah satu prioritas.
“Kami terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal,” tegasnya.
Wagub optimistis, kemudahan investasi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan kerja baru. Ia juga mempengaruhi pentingnya pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka,” tutupnya. (***)
Tinggalkan Balasan