Pesawaran, sinarlampung.co – Dugaan penyalahgunaan iuran pelanggan oleh oknum petugas mencoreng layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Warga mengeluhkan ketidakjelasan sistem pembayaran dan buruknya kualitas layanan air bersih yang disalurkan ke rumah mereka.
Mahmuddin, aktivis Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (G-MAKI), menyoroti kondisi ini dan menyebut bahwa pengelolaan PDAM di wilayah tersebut “amburadul”. Ia mengatakan, banyak warga dikenakan biaya pemasangan saluran rumah (SR) sebesar Rp3 juta dan iuran bulanan Rp50 ribu. Namun, sebagian besar sambungan tidak dilengkapi meteran air (water meter), atau jika pun ada, tidak berfungsi.
“Ini patut diduga sebagai bentuk pungutan liar. Uang pendaftaran dan pembayaran bulanan tidak masuk ke kas daerah, tapi ke kantong pribadi oknum petugas,” kata Mahmuddin kepada wartawan, Sabtu, 5 Juli 2025.
Ia juga menyebut adanya praktik berbeda dalam sistem penyaluran. Di beberapa lokasi, air PDAM disalurkan ke kolam warga, dan tarif yang dikenakan pun tidak sesuai standar resmi. “Ada perlakuan khusus untuk kolam. Biaya dan sistemnya berbeda. Ini menambah indikasi kuat adanya kebocoran keuangan,” lanjutnya.
Tak hanya soal dugaan penyimpangan dana, kualitas sumber air juga dipertanyakan. Sumber air yang berada di Dusun Serkung, Desa Bayas Jaya, menurut warga tidak pernah mendapat perawatan. Bahkan bak penampung kerap digunakan warga, termasuk anak-anak, untuk mandi dan berenang.
Mahmuddin mendesak DPRD Kabupaten Pesawaran untuk segera melakukan inspeksi ke lapangan dan memanggil pihak PDAM untuk dimintai pertanggungjawaban. “Ini bukan sekadar masalah pelayanan buruk. Ini soal potensi kerugian negara,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PDAM. Saat awak media mendatangi kantor PDAM Pesawaran, terpampang tulisan di pintu yang menyebutkan petugas sedang melakukan penagihan di lapangan. (Red)
Tinggalkan Balasan