Jakarta, sinarlampung.co – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KPK di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Rakorda ini mempertemukan kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat sinergi pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Kegiatan tersebut menjadi ajang menyelaraskan strategi antikorupsi antara pemerintah daerah dan KPK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Kehadiran kami di Rakorda ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk terus bersinergi dengan KPK dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan integritas,” ujar Bupati Hamartoni.
Dalam forum tersebut, KPK RI menekankan dua fokus utama penguatan antikorupsi di daerah. Pertama, penguatan sistem pencegahan internal melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-Monev dan Monitoring Center for Prevention (MCP), serta percepatan pembentukan Unit Layanan Pengaduan (ULP). Kedua, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk penerapan sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-permit.
KPK juga menyampaikan capaian dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah serta mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan layanan publik.
Menindaklanjuti hasil Rakorda, Bupati Hamartoni menyampaikan sejumlah langkah konkret yang akan segera diterapkan di Lampung Utara, seperti penyusunan roadmap anti-korupsi daerah, pelatihan integritas bagi ASN, dan koordinasi rutin dengan instansi vertikal serta KPK.
“Kami akan memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi,” tegasnya.
Dengan partisipasi dalam Rakorda ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara meneguhkan komitmennya sebagai bagian dari gerakan nasional pemberantasan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. (***)
Tinggalkan Balasan