Bandar Lampung, sinarlampung.co – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan setelah data menunjukkan angka 73,13 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan IPM terendah di Sumatra. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menilai rendahnya IPM efek dari kemiskinan.
“Bagaimana mungkin suatu daerah yang dekat dengan Jakarta, yang semua sinyal masuk, yang jalan ke semua tempat itu ada, akses ke sekolah itu bagus. Ini adalah buah dari kemiskinan,” ujar Gubernur dalam Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung di Hotel Akar, Rabu (16/7/2025).
Berdasarkan data, angka kemiskinan Lampung saat ini masih berada di angka 10,69 persen, dengan dominasi penduduk miskin berasal dari wilayah perdesaan. Situasi ini menjadi ironi tersendiri mengingat Lampung dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, dengan hasil pertanian unggulan seperti beras, jagung, singkong, kopi, cokelat, hingga nanas.
Padahal dari sisi ekonomi, Lampung justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 4,57 persen tertinggi di wilayah Sumatra. Bahkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung mencapai Rp483 triliun di tahun 2024.
Menyikapi tantangan ini, Gubernur Rahmat tidak tinggal diam. Sejumlah strategi telah digulirkan, terutama melalui percepatan hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan mencakup kebijakan penetapan harga gabah dan ubi kayu, pengendalian distribusi gabah, serta pemberian berbagai bantuan pertanian seperti dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit, hingga pembangunan silo di desa-desa.
“Kita akan melakukan hilirisasi, memberikan nilai tambah di desa. Dengan bantuan dryer di desa-desa, ada 1,5 triliun uang yang tadinya di kota, pindah ke desa, karena nilai tambah itu ada di desa,” jelas Gubernur.
Tak hanya sektor ekonomi, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Gubernur Lampung telah menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan IPM melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil, sehingga tak ada lagi anak Lampung yang tertinggal karena alasan biaya.
Menutup pertemuan, Gubernur Mirza mengajak seluruh jajaran Forkopimda, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
“Kita tidak bisa mengatur Lampung sendiri, kita harus kolaborasi. Mari sama-sama kita melangkah, saya mohon bantuannya,” tutupnya. (***)
Tinggalkan Balasan