Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co-Proyek pembangunan drainase milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Ruas Penumangan–Tegal Mukti, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), yang dikerjakan oleh CV Sinar Alam Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp14,5 miliar, diduga dikerjakan asal jadi. Selain diduga tidak sesuai spesifikai pekerjaan luput dari pengawasan teknis.
Pasalnya, selain dengan kondisi kualitas buruh, sistem drainase yang dibangun tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Saat hujan turun dengan intensitas ringan saja, genangan air sudah terjadi. Pekerjaan drainase yang merupakan bagian dari paket rekonstruksi Jalan Ruas Penumangan–Tegal Mukti itu diduga dikerjakan asal-asalan dan minim pengawasan teknis.
“Ini bagaimana kualiatasnya sangat tidak sesuai dengan anggaran Rp14,5 miliar. Pekerjaan itu terkesan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Air menjadi genangan apa gak malah bikin penyakit, jadi sarang nyamuk ini,” kata warga di lokasi proyek.
Menurut tertera di papan Proyek dikerjakan CV Sinar Alam Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp14,5 miliar dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. “Tapi ini justru memunculkan persoalan baru bagi masyarakat. Meski dana besar telah digelontorkan, kualitas pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari harapan.
“Drainase tersebut tidak mampu mengalirkan air dengan baik, bahkan menyebabkan genangan meskipun hujan hanya turun ringan. Air malah tergenang karena lantai drainasenya lebih dalam dari gorong-gorong, selisihnya sampai 50 cm. Jadi air tidak bisa mengalir,” ujarnya Rabu 10 Juli 2025 lalu.
Dia menyebut kondisi fisik drainase yang terlihat asal jadi. Banyak sisa material proyek yang masih tercecer dan tidak dibersihkan, memperkuat dugaan bahwa proyek dikerjakan tanpa perencanaan matang dan terkesan dikebut. “Strukturnya pun tampak tipis, tidak seperti bangunan drainase yang seharusnya kokoh. Diduga volumenya dikurangi. Kualitasnya benar-benar dipertanyakan,” ujarnya.
Tak hanya itu, proyek ini juga mengganggu aktivitas warga. Akses keluar-masuk rumah menjadi terhambat karena tidak ada jalur penyeberangan atau jalan alternatif yang disiapkan setelah pengerjaan drainase. “Kami kesulitan. Rumah kami terhalang drainase dan tidak ada jalan untuk melintas, masa harus lompat. Padahal ini kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya diperhatikan,” tambahnya.
Warga berharap pihak berwenang di Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaksana proyek segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan ulang dan perbaikan di titik-titik bermasalah. “Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menanggapi keluhan warga itu, Ketua Komisi III DPRD Tulang Bawang Barat Edi Anwar, mengatakan bahwa penting sinergi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten. “Proyek-proyek provinsi yang masuk ke wilayah kabupaten seharusnya melibatkan koordinasi dengan daerah setempat. Karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami akan segera berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Lampung, khususnya yang membidangi infrastruktur,” katanya usai sidang paripurna pada Rabu 16 Juli 2025.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, mutu proyek harus menjadi prioritas utama. Da juga menyarankan pengawasan diperkuat agar pelaksanaan di lapangan tidak menyimpang dari rencana dan spesifikasi. “Kami berharap proyek-proyek berskala provinsi dapat berjalan lebih transparan, berkualitas, dan selalu mengedepankan kepentingan serta keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak pengawas proyek di lapangan mengaku bernama Wahyu, mengatakan bahwa pada awalnya titik lokasi tersebut memang tidak termasuk dalam rencana pembangunan drainase. Namun, karena ada permintaan langsung dari warga agar dibangun saluran air, pihaknya kemudian mengajukan perubahan kepada dinas terkait.
“Pekerjaan drainase di lokasi itu awalnya tidak direncanakan. Karena ada permintaan warga, maka kami usulkan, dengan syarat tidak ada ganti rugi atas tanam tumbuh maupun plat deker diakses rumah warga. Warga pun menyetujui dan menandatangani surat perjanjian tersebut,” ujar Wahyu yang dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu 13 Juli 2025.
Terkait gorong-gorong di depan apotek yang dikeluhkan warga, Wahyu menegaskan bahwa hal itu akan segera diperbaiki. “Pekerjaan kami memang belum selesai. Gorong-gorong itu akan kami optimalkan sesuai fungsinya. Saat ini kami sedang mencari tenaga kerja harian untuk menyelesaikan bagian tersebut,” kata Wahyu
Namun, hingga saat ini keluhan warga tersebut belum juga diperbaiki. Janji Wahyu akan segera memperbaikipun hanya tinggal janji. (Red)
Tinggalkan Balasan