Pesawaran, sinarlampung.co-Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat berunjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran pada Senin, 14 Juli 2025. Aksi massa itu sebagai bentuk protes terhadap mangkraknya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8 miliar yang dibangun sejak tahun 2022.
Baca: LCW Laporkan Korupsi DAK SPAM Pesawaran Rp8 Miliar ke Kejagung
Proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pesawaran namun dilaksanakan oleh dinas PUPR Pesawaran itu ditujukan bagi warga di empat titik, yakni Desa Kedondong, Pasar Baru, dan Way Kepayang di Kecamatan Kedondong serta Kubu Batu di Kecamatan Way Khilau. Namun, hingga tiga tahun berjalan, warga menyatakan belum menerima manfaat apapun dari proyek tersebut.
Orator aksi, Okvia Niza, menilai kegagalan proyek SPAM ini sebagai bentuk kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan. Ia mencurigai adanya penyimpangan anggaran dan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Sudah tiga tahun sejak 2022, tapi air belum juga mengalir. Proyek sebesar ini mustahil gagal tanpa alasan. Kami mencium aroma dugaan korupsi. Jangan sampai dana pusat hanya jadi bancakan segelintir pihak,” kata Okvia kepada wartawan saat aksi berlangsung.
Okvia mengungkapkan bahwa adanya kejanggalan teknis dalam pelaksanaan proyek. Meski proyek merupakan kewenangan Dinas Perkim, pelaksana teknis lapangan justru disebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Ini menambah kecurigaan kami. Harusnya jelas tanggung jawabnya. Jangan tumpang tindih lalu saling lempar,” ujarnya.
Dukung Kejari Bertindak Tegas
Massa aksi juga menyatakan dukungannya kepada Kejari Pesawaran agar bertindak profesional dan tidak pandang bulu dalam menangani dugaan penyimpangan ini. “Kami datang bukan untuk membuat ricuh. Tapi ini bentuk dukungan moral kepada Kejari. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, kami akan datang lagi dengan massa lebih besar,” ujar Okvia memberi peringatan.
Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Kajari Pesawaran, Tandy Mu’alim, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi warga dan akan segera menindaklanjutinya. “Kami menerima beberapa perwakilan massa dalam audiensi. Kami berkomitmen untuk menelusuri dan menyelidiki informasi yang disampaikan secara menyeluruh,” ujar Tandy dalam pernyataannya kepada media.
Kajari memastikan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan hasilnya akan disampaikan ke publik. “Kami pastikan hasil penanganan akan kami buka secara terbuka kepada masyarakat, paling lambat awal Agustus 2025,” ujar Kajari.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi ujian komitmen Kejaksaan dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum di daerah. (Red)
Tinggalkan Balasan