Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya membenahi tata kelola dan meningkatkan produksi serta kualitas singkong, salah satu komoditas andalan daerah.
Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lampung, Mulyadi Irsan, mewakili Gubernur saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum Unila, Sabtu (26/7/2025).
Seminar tersebut mengangkat tema “Menegakkan Keadilan dalam Tata Niaga Singkong”, khususnya aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran harga.
Mulyadi menegaskan, perbaikan tata niaga membutuhkan kerja bersama. Semua pihak harus terlibat, mulai dari petani, industri, pemerintah, hingga perguruan tinggi.
“Kita ingin semua senang, masyarakat, industri, pemerintah, dan kampus. Tapi merangkai ini tidak mudah, perlu kehadiran kita semua,” ujarnya.
Pemprov Lampung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Instruksi itu menetapkan harga dasar singkong Rp1.350 per kilogram.
Namun, implementasi kebijakan ini masih terkendala di lapangan. Terutama dalam distribusi antara petani dan industri.
Mulyadi mengakui, saat ini terjadi pemutaran panen singkong di Lampung. Hal ini membuat harga anjlok dan tidak stabil.
“Kelebihan pasokan menyebabkan harga tidak terkendali. Ke depan, kita memerlukan solusi jangka panjang berbasis penelitian,” ujarnya.
Ia menyebut varietas singkong jenis kasesa bisa menjadi solusi. Jenis ini lebih cocok untuk kebutuhan industri, bukan konsumsi langsung.
Mulyadi juga berharap peran aktif perguruan tinggi dan BRIN. Termasuk dalam pengembangan varietas unggul dan pemanfaatan pati singkong.
Pemprov juga mendorong kemitraan antara petani dan industri. Skemanya bisa melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Kemitraan ini penting untuk menciptakan rantai pasok yang transparan dan adil. Edukasi ke petani juga diperlukan, mulai dari bibit, pupuk, hingga waktu panen.
“Petani perlu pendampingan agar bisa menghasilkan pati unggul. Ini yang kita pikirkan ke depan,” ujar Mulyadi.
Penguatan regulasi tata niaga juga jadi prioritas Pemprov. Hilirisasi produk turunan singkong akan terus dikembangkan agar hasil petani terserap maksimal.
“Tata niaga ini soal keadilan. Kami mohon dukungan agar petani singkong semakin sejahtera dan berdaya,” tutupnya.
Selain Mulyadi, hadir pula sejumlah narasumber lain. Di antaranya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, dan Asintel Kejati Lampung Fajar Gurindro.
Rektor Unila Lusmeilia Afriani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga turut hadir dalam seminar tersebut. (***)
Tinggalkan Balasan