Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyoroti polemik proyek pembangunan SPAM di Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Kabupaten Tubaba, yang dikerjakan oleh CV. Bandar Sai Jaya. Menurutnya, masifnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan di berbagai lembaga pemerintahan menunjukkan tidak berfungsinya ajaran agama dan nilai-nilai sosial dalam diri para pemangku kepentingan.
Wilson menekankan pentingnya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran norma agama dan norma sosial. “Mereka yang terindikasi korup dilarang menjadi pengurus organisasi keagamaan, rumahnya dilabeli ‘rumah koruptor’, atau bentuk sanksi sosial lainnya,” katanya, Selasa (12/8/2025).
Wilson berharap sanksi sosial dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan keuangan di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran norma agama dan norma sosial penting diaktifkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan keuangan,” tutupnya.
Sebelumnya, warga masyarakat Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mengeluhkan terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Dinas PUPR Kabupaten Tubaba, yang dikerjakan oleh CV. Bandar Sai Jaya, Alamat Bandar Lampung, dengan nilai kontrak Rp683.736.000 tahun anggaran 2025.
Warga menilai bahwa pembangunan SPAM tersebut tidak sesuai spesifikasi. Beberapa kejanggalan yang terjadi antara lain, tiyang tower yang bengkok, penggunaan pasir lokal yang berwarna agak kehitaman, dan kedalaman sumur yang diragukan.
“Kami khawatir hasil pembangunan SPAM ini tidak akan bertahan lama,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya, Jumat (08/08/2025).
Warga juga menceritakan bahwa pengeboran sumur bor tidak sesuai dengan kedalaman yang ditentukan. “Masak kedalaman pengeboran sumur Bor SPAM ini sama saja seperti kedalaman Sumur pribadi, gak dalem,” tuturnya.
Warga berharap kepada Dinas PUPR Kabupaten Tubaba untuk segera mengevaluasi kegiatan proyek SPAM tersebut. “Kami meminta kepada Dinas terkait untuk melakukan pembongkaran tower ini, kemudian dibangunkan kembali dengan material yang lebih bagus, agar hasilnya maksimal,” pungkasnya.
Warga berharap agar anggaran APBD/APBN yang nilainya ratusan juta sampai milyaran rupiah ini tidak habis sia-sia. Mereka khawatir bahwa jika pembangunan SPAM tidak sesuai spesifikasi, maka akan merugikan masyarakat dan Negara. (Sudirman)
Tinggalkan Balasan