Bandarlampung (SL) – Bawaslu dan KPU Lampung menyoroti kecurangan-kecurangan yang bakal muncul selama masa tenang Pemilukada. Khususnya para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan petahanan.
“Kembalinya petahana ke jabatan semula sementara identitas sebagai paslon masih melekat rawan disalahgunakan. Paslon jangan sampai lupa, bahwa memanfaatkan kegiatan pemerintah untuk kepentingan pilgub bisa membatalkan status sebagai paslon. Apalagi melibatkan money politic yang masif, terstruktur dan sistematis di masa tenang,” kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah di Mapolda Lampung, Senin (25/6/2018).
Bawaslu Lampung hingga saat ini sudah menerima tujuh laporan seputar money politic yang terjadi selama masa tenang jelang pemungutan suara Pilgub 27 Juni 2018.
“Tujuh laporan tersebut sedang proses penanganan seiring dengan pengawasan lebih intens yang dilakukan Bawaslu,” ujar Fatikhatul.
KPU Lampung juga menegaskan peringatan terhadap para paslon Pilgub Lampung untuk tidak menciderai proses pilgub yang sedang menuju tahap puncak pemungutan suara pada Rabu 27 Juni 2018.
“Kami sudah bekerja keras menyiapkan pilgub 2018. Oleh karena itu kami mohon peserta atau paslon untuk menciderai proses yang sedang berjalan. Saat ini, kita sedang dalam masa tenang. PKPU Pasal 51 Ayat 3 sudah menyebutkan paslon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang. Tadi saat vicon (video conference_red) Ketua KPU RI juga kembali menegaskan bahwa selama status sebagai paslon melekat, upaya apapun bisa dikategorikan sebagai kampanye terselubung. Walaupun bentuknya silaturahmi, ” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono.
Lebih lanjut mantan Dosen FISIP Universitas Lampung tersebut menambahkan apapun rekomendasi Bawaslu Lampung seputar laporan masuk terutama yang berkaitan dengan money politic dipastikan akan dilakukan KPU dengan tegas.
“Sementara untuk urusan distribusi logistik ke TPS di tengah cuaca yang akhir-akhir ini masih kurang bersahabat. Lampung Utara, Lampung Barat dan Tulang Bawang yang masih dalam proses. Hari ini dipastikan selesai seluruhnya tiba di TPS,” ujar Nanang.
Kapolda Lampung Irjen Suntana menegaskan, agar setiap paslon tidak lakukan pembodohan dengan melakukan money politic.
“Polda Lampung, TNI, KPU dan Bawaslu berkomitmen tinggi seluruh rangkaian pilkada serentak berjalan aman, lancar dan sesuai aturan. Saya berulangkali imbau seluruh paslon, tim sukses dan pendukung untuk mengedepankan langkah-langkah yang elegan. Langkah yang menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat Lampung. Hindari dan hentikan politik uang karena politik uang adalah pembodohan dalam proses demokrasi,” kata Kapolda.
Di tengah pro kontra legalitas politik uang, termasuk masih terbuka lebarnya kemungkinan serangan fajar.
Kapolda meminta porsi terbesar dari keterlibatan langsung masyarakat.
Pertama, untuk tidak ikut apapun modus politik uang karena tidak akan seimbang dengan beragam hal yang akan diterima selama lima tahun ke depan.
Kedua, jangan segan sedikitpun untuk melaporkan ke Panwaslu atau aparat kepolisian terdekat jika temukan modus politik uang. Untuk laporan tersebut, Kapolda pastikan diproses cepat dan berefek jera.
“Imbauan saya tetap sama. Yang terpilih tidak euforia berlebih. Tidak usah pesta atau bahkan sampai turun ke jalanan. Cukup di masjid dengan dzikir atau tabligh akbar. Yang tidak terpilih jangan tempuh cara provokatif yang menghasut antar masyarakat. Silahkan melalui mekanisme yang ada kalau mau protes. Jangan ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau sedikitpun kalian berani ganggu, kami TNI – Polri siap melakukan upaya penegakan hukum dengan tegas,” pungkasnya.
Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjend Anto Mukti Putranto memastikan seluruh personel TNI di wilayah Kodam II Sriwijaya siaga dan siap bergeser kapanpun dibutuhkan.
Penekanan khusus sudah diberikan pada tiga pilar yakni Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa untuk waspada di lapangan menghadapi kemungkinan serangan fajar.
“Sikap waspada tetap diberikan walau secara umum kondisisifitas keamanan di Lampung terjaga di tengah potensi kecurangan pilkada yang sudah terjadi,” terangnya.
Kemudian Panglima juga minta bantuan masyarakat dan media jika menemukan anggota TNI yang tidak netral untuk tidak segan melaporkan.
Menurut dia, perintah Panglima TNI dan Kapolri sudah jelas dan disosialisasikan jauh hari bahwa netralitas TNI-Polri harus dipegang teguh.
“Itu dilarang keras. Kalau ada laporkan kepada kami,” tandasnya. ()
Tinggalkan Balasan