Pesawaran (SL) – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengancam akan melaporkan Kepala Sekretariat KPUD Pesawaran, Budi Utomo ke polisi, atas dugaan penyimpangan anggara. Tapi, Budi Utomo balik mengancam dan akan membuka semua aib PPK dan PPS.
Hal itu diungkapkan perwakilan 11 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan 144 panitia pemungutan suara (PPS), ketika demo menuntut pembayaran sewa laptop dan printer, Senin (13/18). “Jika saya buka, labas semuanya. Kalau saya tidak ada masalah, karena masih punya bukti otentik transfer. Silahkan PPS minta jawaban kepada PPK atas pertanyaan biaya sewa laptop tersebut,” kata Budi Utomo.
Menurut Budi, jika dia membuka semuanya justru bisa tersangkut semua. Dan akan masuk penjara semua. ”Jika saya yang jawab bisa labas permasalahan ini dan hati-hati kalau saya sudah mengeluarkan bukti tersebut bisa penuh penjara Polres Pesawaran,” ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan, segala urusan mengenai biaya, selain dari anggaran honor para PPS dan PPK, dirinya memiliki hak sepenuhnya. “Yang harus diingat, saya memiliki kuasa penuh untuk masalah anggaran. Jadi kalau mereka PPK dan PPS ingin kebijakan, saya juga harus mengeluarkan kebijakan yang menurut saya baik, dan saya mohon maaf kebijakan yang saya keluarkan, komisioner tidak bisa di ganggu gugat,” katanya. (sil/net)
Tinggalkan Balasan