Bandar Lampung (SL)-Rapat paripurna pengesahan ABPB Lampung 2020 Selasa (26/11) sore diwarnai drama dan interupsi anggota dewan.
Materi interupsi cukup serius dilontarkan anggota DPRD Lampung Fraksi Partai Gerindra, Pattimura. Ia menyebut ada dana yang tiba-tiba muncul di Dinas Pengairan Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung. Ia menyebut itu sebagai dana siluman yang mendadak muncul di paripurna Pengesahan.
“Ini ada potensi melanggar hukum, ada potensi kejahatan anggaran karena ada dana siluman yang tadinya Rp35 miliar menjadi 100 miliar, di Dinas Pengairan Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Lampung,” tegasnya.
Pattimura pun mempertanyakan anggaran yang disebutnya siluman tanpa melalui rapat Bamus dan Banang.
“Kenapa tidak dibahas di Banmus dan Banang, tiba-tiba di paripurnakan. Ini dana besar dari Rp35 miliar menjadi 100 miliar. Jangan sampai ini ketok palu jadi proses hukum, atau ada yang laporkan ke KPK karena ada ini. Jika, Kita ingin tutup telinga jika ada kesalahan prosedur semacam ini. Silahkan saja, ketok palu,” tegasnya.
Sementara itu Anggota Fraksi PKS, Johan Sulaiman, menyebutkan ketika penyampaian KUA-PPAS, pimpinan DPRD tidak meminta pendapat ke paripurna terlebih dahulu, namun langsung MoU.
“Kalau nanti kemudian dana bagi hasil itu ke dinas pengairan, ini kekhawatiran dari kita. Pimpinan tidak minta persetujuan di paripurna tiba tiba langsung MoU. Ini bukan apa-apa tapi takutnya nanti ada timbul persoalan hukum. Ini indikasi akan mengarah kepada kejahatan anggaran, “” tegasnya.
Sementara itu Anggota Fraksi PDIP Yanuar Irawan menilai tidak perlu harus mengulang kembali pembahasan masalah tersebut.
Tony dan Imam Pasang Badan
Usai Pattimura, Johan dan Yanuar bersuara, Tony Eka Candra pun naik pitam. Ia pun interupsi.
“Ini bukan mundur, tapi saya mau jelaskan bahwa KUA-PPAS sudah disepakati antara Gubernur dan ini tidak ada proses hukum disini, tidak ada kejahatan anggaran. Awalnya anggaran ini Rp. 35 Miliar, ini dibahas di komisi saya, anggaran PSDA itu program untuk dukung anggaran program seperti Irigasi, perbaikan dam. Jadi ini jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Tony, Semoga ini untuk Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Lampung.
“Saya ketua komisi IV bertanggungjawab, terkait anggaran program di Dinas PSDA,” tegas Tony.
Lalu giliran Imam Suhada, Fraksi NasDem, dia menilai tidak ada pergeseran anggaran.
“Kami bisa memaklumi karena saudara Pattimura tidak mengikuti secara detail dari awal.Insyaallah besok belum kiamat, apakah ini akan disetujui atau tidak itu saja. Secara substansi saya melihat tidak ada pergeseran, tapi saya lihat sudah disepakati di KUA-PPAS. Saya Imam Suhada lahir batin bertanggungjawab dalam pelaksanaan,” ucapnya.(*/red)
Caption foto : Paripurna DPRD pengesahan APBD 2020. FOTO RILISLAMPUNG.ID /TAUFIK ROHMAN
Tinggalkan Balasan