Buruknya kualitas aspal dan pembangunan rigid beton dengan pagu anggaran Rp11.400.000.000 ,yang diduga tidak sesuai ketentuan teknis. “Setiap proyek APBD itu dikerjakan melalui proses yang ketat, mulai dari tender hingga pelaksanaan.” kata Direktur Eksekutif Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung Handri Martadinyata, SH, saat diminta tanggapannya terkait proyek milik Dinas PU Bina Marga Lampung itu, Rabu (18/12).
“Jika dalam prosesnya kualitas proyek tidak sesuai dengan ketentuan teknis maka patut diduga volume pekerjaan tidak seratus persen,Artinya ada potensi kerugian negara jika tidak segera diperbaiki. Lihat kondisi sekarangm Dinas PU Bina Marga harus bertanggungjawab melalui rekanan untuk segera memperbaiki jalan Ryacudu, yang sudah mengalami kerusakan. Rekanan dan PU harus segera perbaiki proyek jelan tersebut,” katanya.

Kualitas Proyek Peningkatan Ruas Jalan Mayor Jenderal Ryacudu, Waydadi, Sukarame, Bandarlampung, yang dikelola Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, ditenggarai pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Proyek dikerjakan PT. Mayang Sari Prima dengan anggaran Rp11,4 miliar melalui APBD 2019.  Namun hasilnya tidak sesuai.

Penyusuran wartawan, sebagian ruas jalan dua jalur Ryacudu, Waydadi banyak yang retak hingga hingga ratusan meter. Bahkan di sebagian badan jalan banyak yang berlubang dan hancur. Kondisi proyek rusak itu menjadi keluhan sebagian warga Waydadi, khususnya Perumahan Korpri. “Proyek ini telah menghabiskan anggaran puluhan miliar tapi kok  cara kerja dan rekanan begini. Dinas PU Bina Marga dan rekanan harus bertanggung jawab atas kerusakan proyek Jalan Ryacudu ini,” kata Agus, warga tak jauh dari lokasi, Senin (15/12).

Menurut Agus, kerusakan pada proyek ini diduga disebabkan lapisan Hotmix terlalu tipis dan lantai kerja Rigid Beton yang tidak rata juga tipis yang akhirnya membuat jalan rusak kembali. “Hotmix dan lantai Rigid Beton terlalu tipis, akibatnya jalan retak-retak bahkan banyak yang berlubang,” ungkapnya.

Pemerhati Dunia Konstruksi Gunawan Handoko mengungkapkan, pengerjaan proyek Jalan Ryacudu diduga pembesiannya tidak benar/tidak sesuai spesifikssi teknis yang telah ditentukan. “Sebenarnya kerusakan jalan tersebut tidak harus terjadi secepat itu andai saja dalam pelaksanaannya tidak menyimpang. Faktor pengawasan menjadi penentu, untuk bisa mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dan sesuai standar mutu,” jelasnya.

Dirinya juga menyayangkan pihak PPK telah menunjuk perusahaan konsultan pengawas dan dibayar, tapi mengapa disana sini hasilnya sangat mengecewakan. “Sekarang tergantung ketegasan pihak PPK Dinas PU, berani nggak ambil sikap. Karena pihak Kontraktor masih punya kewajiban untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan selama masa pemeliharaan. Jangan sampai uang retensi dibayarkan sebelum dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Belum ada keterangan resmi dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, Berusaha dikonfirmasi, Kepala dinas sedang tidak berada di tempat terasuk pejabat lainnya. “Bapak kepala dinas tidak ada ditempat, para pejabat juga sedang keluar. Mungkin buat janji dulu mas,” kata petugas keamanan Dinas PU Bina Marga. (joe/hl/Red)