Diskoperindag dan UKM Tulang Bawang Barat Bantah Ratusan Juta PAD Pasar “Nguap”

Tulang Bawang Barat (SL)-Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tubaba, Drs Khairul Amri, membantah tuduhan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang dilangsir berita berjudul dugaan ratusan juta PAD Pasar Tulang Bawang Barat menguap tiap bulan.

“Berkaitan dengan berita tersebut fakta yang sebenarnya adalah menjadi target PAD dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Pasar Grosir target pada tahun 2019 Rp392.000.000, dan mencapai realisasinya Rp607.254.500. Berarti realisasinya mencapai 154,91%. Kami menyampaikan tanggapan yang menjadi bagian dari hak jawab/hak koreksi,” kata Khairul Amri melalui surat hak jawab tertulis, Kamis 5 Maret 2020.

Baca: Ratusan Juta PAD Pasar Tulang Bawang Barat Diduga “Nguap” Tiap Bulan

Baca: Curiga Kebocoran PAD DPRD Segera Panggil Diskoperindag Tulang Bawang Barat

Menurut Khairul Amri, data dan fakta yang diberitakan wartawan diperoleh dari BPPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Realisasinya per 31 Januari 2019. “Jadi karena menyangkut nama baik Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau pun personal yang dimasukkan ke dalam pemberitaan, kami meminta media  dapat meluruskan informasi yang sesuai dengan data dan fakta yang ada,” kata Khairul Amri.

Bahkan, kata Khairul Amri, berkaitan dengan berita tersebut pada data dan fakta yang dipertanyakan bahwa dirinya selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak pernah di konfirmasi. Hanya aada satu wartawan yang konfirmasi,” katanya.

Khairul Amri, menjelaskan bahwa PAD dari Penerimaan Retribusi tiga Pasar di Tubaba yakni, Pasar Panaragan Jaya, Mulya Asri, dan Dayamurni, diperoleh dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. “Saya masuk dan menjadi Kepala Diskoperindag Tubaba ini sekitar pada bulan April 2018, dan saat itu kondisi PAD pasar masih dikelola pihak ketiga dengan target dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Rp252.148.000 dan Alhamdulillah tercapai Rp277.837.680, dengan pencapaian persentase 110,18 Persen,” terangnya.

“Kemudian di tahun 2019 saya bersama UPTD melakukan uji coba untuk kita kelola sendiri Pasar Kabupaten tersebut, yang mana ditargetkan PAD mencapai Rp. 392.000.000 dan justru tercapai Rp607.254.500, yang artinya capaian realisasinya 154,91 Persen pada tahun 2019. Hingga dari tahun ke tahun kita terus meningkatkan,” tambah Khairul Amri.

Lanjutnya, pada tahun 2020, dilakukan Evaluasi oleh pihaknya lantaran kekurangan personil dan banyaknya pekerjaan dilapangan, sehingga diputuskan untuk kembali bekerjasama dengan Pihak Ketiga dengan catatan target PAD minimal harus sesuai Memorandum Of Understanding (MoU) yaitu senilai Rp.600.000.000.

“Pihak Ketiga menyanggupi target yang ditetapkan. Lalu tahun 2020 ini, PAD kita ditargetkan dari BPPRD senilai Rp392.000.000., sama seperti pada tahun 2019. Namun tentunya kita terus berbenah, agar bagaimana caranya PAD kita bisa Overload seperti pada tahun 2019, bahkan melebihi dari itu. Kalau kita lihat sampai bulan ini, insyaallah semua yang diharapkan bisa berjalan lancar,” jelasnya. (Red)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *